News  

Rumah Hakim Minta Jaksa Hadirkan Bobby Nasution, Kebakaran Terjadi



Kasus Korupsi di Dinas PUPR Sumut: Hakim Khamozaro Waruwu dan Persidangan yang Menyentuh

Rumah hakim Khamozaro Waruwu, yang menangani kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara, terbakar pada Selasa, 4 November 2025. Kejadian ini terjadi saat seluruh penghuni rumah sedang tidak berada di tempat. Lokasi kebakaran berada di Komplek Taman Harapan Indah, Lingkungan XIII, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

Menurut informasi dari Kepala Polisi Sektor Sunggal, Komisaris Bambang Gunanti Hutabarat, rumah tersebut dihuni oleh hakim Khamozaro Waruwu. “Benar, rumah yang terbakar dengan alamat Komplek Taman Harapan Indah, dihuni hakim Khamozaro Waruwu. Bagian rumah yang terbakar adalah ruangan kerja. Terbakar sekitar tengah hari tadi,” kata Bambang Hutabarat kepada Tempo pada malam hari.

Polisi sedang menyelidiki penyebab kebakaran dan sumber api. Hingga malam ini, polisi belum bisa menarik kesimpulan penyebab kebakaran termasuk kerugian harta benda hakim Waruwu. Koordinator Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Ahmad Untung Lubis, mengonfirmasi kejadian tersebut. “Benar, telah terjadi kebakaran di kawasan Medan Selayang. Objek yang terbakar satu unit rumah permanen pada satu bagian ruangan dengan persentase terbakar sekitar 40 an persen. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ujar Ahmad Untung Lubis.

BPBD Medan menerima laporan kebakaran itu dan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan untuk segera menurunkan sejumlah personel dan armada pemadam api ke lokasi kejadian. “Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.18 WIB oleh petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga sekitar,” ujarnya.

Kasus Korupsi di Proyek Jalan

Kebakaran yang menimpa rumah Khamozaro Waruwu terjadi pada saat dia sedang memimpin persidangan korupsi proyek jalan di Padang Lawas Utara yang menyeret eks Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting. Anak buah Gubernur Sumut Bobby Nasution itu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Medan pada 28 Juni 2025 dalam pengembangan operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Juga :  Puma PHK 900 Karyawan Administrasi Akibat Penurunan Penjualan

Dalam beberapa kali persidangan, Khamozaro Waruwu menyebut Gubernur Sumut bertanggung jawab atas pergeseran anggaran yang menjadi titik awal korupsi pembangunan jalan ruas Sipiongot – Batas Labuhan Batu dan Hutaimbaru – Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Waruwu juga mengulik dasar hukum proyek pembangunan jalan di Sipiongot – Batas Labuhan Batu senilai Rp 96 miliar dan Hutaimbaru – Sipiongot Kabupaten Padang Lawas Utara senilai Rp 61,8 miliar itu yang tidak ditampung di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2025.

Mens Rea dalam Kasus Korupsi

Khamozaro Waruwu mengatakan, majelis hakim tengah mempelajari mens rea atau niat jahat dari pergeseran anggaran APBD Sumut 2025 terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan Topan Ginting dan terdakwa Akhirun Piliang alias Kirun selaku Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group dan serta Rayhan Dulasmi Piliang sebagai Direktur PT Rona Namora.

Dalam sidang, Rabu, 15 Oktober 2025, Waruwu mengatakan majelis hakim akan mempelajari adanya mens rea atau niat jahat pergeseran anggaran untuk menjadikannya pintu masuk membongkar korupsi di proyek pembangunan jalan itu.

Sidang yang Menyentuh

Sebelumnya, di Pengadilan Negeri Medan, pada Rabu 24 September 2025, majelis hakim yang dipimpin hakim Khamozaro Waruwu meminta saksi Andi Lubis, petugas keamanan Kantor Unit Pelaksana Teknis Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut, agar mengakui secara jujur kehadiran rombongan Gubernur Sumut Bobby Nasution ke Sipiongot dalam rangka survei jalan.

Hakim Waruwu menegaskan bahwa kedatangan gubernur dan rombongan dalam rangka off road atau survei jalan yang akan ditender. Ia meminta saksi untuk tidak bohong.

Pertemuan yang Mengkhawatirkan

Pada sidang ini, terungkap adanya pertemuan antara Muhammad Akhirun Piliang dengan Kapolres Tapanuli Selatan Ajun Komisaris Besar Yasir Ahmadi dan Topan Ginting di Tong’s Coffee Medan pada 22 Maret 2025, atau sebulan setelah Topan Ginting dilantik sebagai Kadis PUPR. Pertemuan tersebut membahas proyek pembangunan jalan Sipiongot-Labuhan Batu dan Hutaimbaru-Sipiongot. Lalu pada 22 April 2025, Gubernur Sumut Bobby Nasution, Topan Ginting dan rombongan meninjau lokasi jalan yang akan dibangun tersebut.

Baca Juga :  IPA Convex 2026 Torehkan Komitmen Investasi Energi Lebih dari 30 Miliar Dolar

Anggaran yang Tidak Dianggarkan

Saksi Muhammad Haldun, Sekretaris Dinas PUPR Sumut, dan Edison Pardamean Togatorop, selaku Kepala Seksi Perencanaan Dinas PUPR Sumut, di hadapan hakim mengakui, anggaran pembangunan jalan yang menyeret Topan Ginting, belum dianggarkan di APBD Sumut 2025.

Hakim Khamozaro Waruwu juga menggali Peraturan Gubernur atau Pergub Sumut soal pergeseran angggaran dari sejumlah dinas di Pemprov Sumut ke Dinas PUPR Pemprov Sumut yang dijadikan dasar anggaran pembangunan jalan, kepada Sekretaris Dinas PUPR Sumut Muhammad Haldun.

Proses Pembangunan yang Tidak Sesuai

Jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eko Wahyu, mengatakan, pembangunan jalan yang dikerjakan Dinas PUPR Sumut yang anggarannya dikumpulkan dari pergeseran anggaran sejumlah dinas seperti yang tercantum dalam Pergub Sumut, seharusnya diawali dengan perencanaan. Namun faktanya, pembangunan jalan yang bermasalah itu tidak melalui perencanaan. Buktinya, kata jaksa, paket pembangunan jalan diumumkan lewat lelang elektronik pada Kamis, 26 Juni 2025 pukul 17.32 WIB, disetujui penyedia lelang yakni Dinas PUPR Sumut pada pukul 23.34 WIB dengan pemenangnya PT Dalihan Na Tolu Grup. Prosesnya sangat cepat.

Kejanggalan dalam Proses Perencanaan

Kejanggalan lainya, ujar Eko Wahyu, konsultan perencana baru mengajukan perencanaan pada akhir Juli 2025. Untuk paket Sipiongot-Batas Labuhan Batu, dikerjakan konsultan perencana dari CV Balakosa Konsultan. Sedangkan paket Hutaimbaru-Sipiongot konsultan perencana dari CV Wira Jaya Konsultan.

“Kedua konsultan perencana tersebut baru memasukkan detail perencanaan pembangunan kedua ruas jalan dengan nilai total Rp 165 miliar itu pada akhir Juli 2025. Padahal pemenang tender sudah diumumkan 26 Juni 2025,” kata Eko.

Adapun proyek yang sifatnya mendesak maupun Proyek Strategis Nasional atau PSN, ujar Eko, dimungkinkan dikerjakan tanpa proses perencanaan. Namun pembangunan jalan Sipiongot-Batas Labuhan Batu dan Hutaimbaru-Sipiongot tidak mendesak. “Dan bukan PSN,” kata Eko.

Baca Juga :  Kasus Kecil, Dampak Maut: Mengapa Virus Nipah Harus Diwaspadai Tinggi