JAKARTA – Pegawai swasta di Jakarta dengan gaji maksimal sebesar Rp 6,2 juta kini bisa menikmati layanan transportasi publik gratis selama enam bulan. Layanan ini mencakup LRT, MRT, dan Transjakarta, serta moda transportasi lainnya yang tergabung dalam sistem angkutan umum massal.
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis. Program ini merupakan kelanjutan dari Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), yang awalnya diperkenalkan pada masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan kini dilanjutkan oleh Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono.
Layanan transportasi yang digratiskan
Dalam Pergub tersebut dijelaskan bahwa layanan gratis mencakup tiga moda utama transportasi massal, yaitu:
* Bus Rapid Transit (BRT) atau Transjakarta, termasuk layanan pengumpan (feeder), integrasi, dan Transjabodetabek.
* Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
* Light Rail Transit (LRT) Jakarta.
Seluruh layanan tersebut dioperasikan oleh badan usaha milik daerah yang mengelola sistem transportasi masing-masing. Dengan adanya kebijakan ini, pekerja di Jakarta dapat lebih mudah berpindah antar wilayah tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi.
15 golongan penerima, termasuk pemegang KPJ
Pergub 33/2025 menyebutkan bahwa ada 15 golongan masyarakat yang berhak mendapatkan fasilitas transportasi gratis ini. Salah satunya adalah karyawan swasta yang memiliki Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).
Dalam Pasal 13 pergub tersebut diatur bahwa penerima manfaat KPJ wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif, seperti:
* Fotokopi KTP, KK, dan NPWP.
* Surat keterangan aktif bekerja.
* Slip gaji terakhir.
* File Excel sesuai format di bit.ly/formatkpj.
* Surat pernyataan sesuai format di bit.ly/pernyataankpj.
Batas maksimal upah penerima KPJ tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 6.206.275. Hal ini bertujuan agar program ini dapat membantu para pekerja yang memiliki penghasilan rendah.
Warisan Anies yang diteruskan Heru
Program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) pertama kali diluncurkan pada 2018 oleh Gubernur Anies Baswedan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah di Ibu Kota. Anies berharap kartu ini dapat membantu meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak buruh.
“Kartu Pekerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak buruh,” ujar Anies di Balai Kota DKI, 1 November 2019.
Program ini kemudian diteruskan oleh Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, yang menilai KPJ masih relevan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan dasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta saat itu, Andri Yansyah, menyebut program ini sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi para pekerja terhadap perekonomian Jakarta.
“Para pekerja berjasa dalam menggerakkan roda perekonomian Jakarta, juga membangkitkan industri dari pandemi Covid-19. Untuk itu, program KPJ akan terus dilanjutkan sebagai wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam membantu memenuhi kebutuhan para pekerja,” ujar Andri dalam siaran pers, Jumat (18/11/2022).
Hingga kini, Pemprov DKI telah menyalurkan lebih dari 45.000 Kartu Pekerja Jakarta sejak pertama kali diluncurkan. Selain transportasi gratis, KPJ disebut juga memungkinkan pemegang kartu memperoleh akses ke program pangan murah dan bantuan pendidikan bagi anak pekerja.


