Batam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam resmi mengambil langkah maju dalam penataan lingkungan perumahan. Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (4/11/2025), DPRD menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tuntas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin didampingi para Wakil Ketua ini, menjadi ajang bagi seluruh fraksi untuk menyatakan sikap. Hasilnya, seluruh fraksi menyatakan dukungan penuh agar Ranperda ini segera dibahas di tingkat Pansus.
Dukungan mengalir dari seluruh penjuru fraksi, yang menegaskan pentingnya regulasi yang responsif dan berpihak pada masyarakat.
1. Fraksi NasDem (Kamaruddin SE) dan Fraksi PDI Perjuangan (Mangihut Rajagukguk) secara lugas menyatakan dukungan dan siap memberikan masukan konstruktif untuk penyempurnaan perda.
2. Fraksi Gerindra (Setia Putra Tarigan) menekankan agar pembahasan Pansus mengutamakan kepentingan semua pihak.
3. Fraksi Golkar (Ir H Djoko Mulyono) berharap perda ini memberikan manfaat nyata bagi warga Batam.
4. Gabungan Fraksi PAN, Demokrat, dan PPP (Muhammad Fadhli, SE) berharap Ranperda menjadi dasar hukum yang menjamin keteraturan pembangunan dan kepastian hukum.
5. Fraksi Hanura, PSI, dan PKN (Muhammad Rizky Aji Perdana) menyebut Ranperda ini sebagai inisiatif DPRD yang bertujuan menciptakan lingkungan perumahan yang berkualitas.
Setelah mendengar pandangan fraksi, pimpinan Pansus pun segera dibentuk. Melalui musyawarah internal, Pansus menetapkan:
* Ketua Pansus: Ir H Djoko Mulyono (Fraksi Golkar)
* Wakil Ketua Pansus: Ir Suryanto (Fraksi PKS)
Komitmen Bersama: Mewujudkan Payung Hukum yang Kuat
Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, menegaskan bahwa pembentukan Pansus ini adalah langkah strategis. Ia berkomitmen penuh untuk mengawal regulasi ini bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
“Kami berharap Pansus dapat bekerja optimal bersama Pemko Batam, sehingga Perda ini nantinya mampu menjadi payung hukum yang kuat dalam penataan prasarana dan utilitas perumahan,” tegas Kamaluddin.
Dengan terbentuknya Pansus ini, DPRD Batam menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan yang tertib, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik. Diharapkan, Ranperda PSU Perumahan ini akan segera rampung dan membawa dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat Batam.


