JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan aturan baru yang memberikan layanan transportasi umum massal secara gratis bagi karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) dengan gaji maksimal sebesar Rp6,2 juta. Aturan ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis. Fasilitas ini merupakan perluasan dari layanan gratis yang sebelumnya diberikan kepada kelompok pelajar, lansia, disabilitas, veteran, dan masyarakat lainnya.
Dalam Pasal 3 huruf j, karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta termasuk dalam golongan masyarakat tertentu yang berhak menerima layanan angkutan umum gratis. Pengajuan layanan transportasi gratis ini dilakukan melalui Badan Usaha. Berdasarkan data upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761, maka karyawan swasta dengan gaji maksimal sebesar Rp6.206.275 dapat memperoleh layanan transportasi gratis.
Untuk mendapatkan layanan tersebut, karyawan swasta harus menggunakan sistem digitalisasi Bank DKI. Pengajuan kartu untuk layanan transportasi massal gratis diintegrasikan dengan sistem pembayaran milik Bank DKI atau melalui penerbitan Kartu Baru Bank DKI. Pergub menyatakan bahwa kartu ini hanya dapat digunakan oleh satu orang dan tidak boleh diperjualbelikan atau digunakan oleh orang lain.
Aturan hukuman tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) Pergub 33/2025, yang menyatakan bahwa setiap penerima yang melanggar larangan penyalahgunaan kartu Layanan Angkutan Umum Massal gratis akan dikenakan sanksi berupa pencabutan fasilitas tersebut dan hanya dapat mendaftar kembali setelah 1 (satu) tahun sejak pencabutan. Bagi badan usaha yang menemukan pelanggaran, dapat merkomendasikan penyitaan kartu dan melakukan pemblokiran kepada Bank DKI.
Untuk dapat menikmati layanan transportasi publik secara gratis, karyawan swasta harus memenuhi beberapa ketentuan dan syarat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b Pergub 33/2025, antara lain:
- Memiliki besaran gaji paling besar senilai dengan 1,15 kali upah minimum provinsi atau sesuai dengan ketentuan upah minimum provinsi.
- Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Fotokopi Kartu Pekerja Jakarta
- Surat keterangan penghasilan
- Foto diri terbaru
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat membantu meringankan beban transportasi bagi karyawan swasta di DKI Jakarta, terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah namun tetap berkontribusi dalam perekonomian daerah. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memastikan aksesibilitas transportasi yang lebih baik bagi semua kalangan.


