News  

DPRD Tasikmalaya Marah, Layanan e-KTP 22 Kecamatan Terhenti Akibat Alat Rusak

Masalah Perekaman e-KTP di 22 Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya

Kondisi perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya mengalami kendala serius. Berdasarkan hasil monitoring Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan bahwa dari total 39 kecamatan, sebanyak 22 di antaranya tidak memiliki alat perekaman e-KTP yang berfungsi akibat rusak. Hal ini menyebabkan pelayanan perekaman e-KTP terhenti di wilayah tersebut.

Situasi ini menimbulkan hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh e-KTP, yang merupakan hak dasar mereka. Untuk sementara waktu, pelayanan e-KTP di kecamatan-kecamatan yang alatnya rusak dialihkan ke kecamatan lain yang masih berfungsi. Namun, hal ini justru memberatkan warga karena harus menempuh perjalanan jauh dan menghadapi antrean yang lebih panjang.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Andi Supriyadi, menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi ini. Ia menyebutkan bahwa alat perekam e-KTP di sebagian besar kantor kecamatan telah rusak dan dibiarkan tanpa penggantian.

”Ini jauh dari kondisi ideal. Artinya, ada 22 kecamatan yang tidak bisa melakukan perekaman e-KTP secara mandiri. Pelayanan publik harusnya mendekat ke warga, bukan sebaliknya,” ujarnya pada Rabu, 5 November 2025.

Dampak Terparah di Wilayah Utara

Wilayah utara Kabupaten Tasikmalaya menjadi yang paling terdampak oleh masalah ini. Di kawasan ini, hanya dua kecamatan yang alat perekamnya masih aktif, salah satunya adalah Kecamatan Kadipaten. Akibatnya, warga dari kecamatan-kecamatan lain di wilayah utara terpaksa melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan e-KTP.

”Ini jelas membebani masyarakat. Mereka harus keluar dari wilayahnya sendiri untuk mendapatkan pelayanan dasar. Pemerintah wajib memfasilitasinya,” ujar Andi.

Permintaan Pengadaan Alat Baru

Andi pun mendesak Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tasikmalaya untuk segera melakukan pengadaan alat baru. Dalam rapat kerja terakhir, Disdukcapil hanya berencana menambah empat unit alat perekam pada tahun 2026. Angka ini dinilai sangat tidak memadai oleh Komisi I.

Baca Juga :  Tana Group Rilis SOBIZ Festive, Inovasi Komersial Baru di Batam

Kendala Anggaran

Terpisah, Kepala Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya, Wini, membenarkan bahwa pengadaan alat perekaman selama ini terkendala oleh keterbatasan anggaran. Meskipun demikian, pihaknya tetap berupaya melakukan penambahan perangkat secara bertahap.

”Terakhir, pengadaan belum sesuai dengan kebutuhan karena anggaran yang tersedia terbatas. Namun, kami tetap mengajukan penambahan unit alat perekaman untuk tahun anggaran 2026,” ucapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini terdapat sekitar sepuluh alat yang tidak dapat digunakan karena spesifikasi teknis tidak sesuai. Untuk mengatasi kendala pelayanan, pihaknya menerapkan sistem perekaman terintegrasi yang memungkinkan warga melakukan perekaman di kecamatan lain.

”Masyarakat tidak perlu khawatir. Perekaman bisa dilakukan di kecamatan terdekat yang perangkatnya masih berfungsi. Sistemnya sudah terpusat, sehingga data tetap langsung masuk ke basis data nasional meskipun perekaman dilakukan di luar kecamatan domisili,” ujarnya.

Harapan Pelayanan Ideal

Menurut dia, pelayanan ideal adalah ketika setiap kecamatan memiliki minimal satu perangkat aktif, sehingga masyarakat tidak lagi perlu berpindah tempat untuk mendapatkan layanan dasar tersebut.