DPR RI  

Kelanjutan Kekosongan BBM di Shell-Vivo, Ini Tanggapan Komisi Energi DPR

Penyelesaian Masalah Pasokan BBM di SPBU Swasta

Kendala pasokan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta mulai mengalami penyelesaian. Hal ini ditandai dengan terpenuhnya pasokan BBM di PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR). Menurut Ketua Komisi XII DPR RI yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Patijaya, langkah yang diambil oleh Kementerian ESDM dalam menyelesaikan masalah kekosongan BBM di SPBU swasta dinilai tepat. Salah satu cara yang dilakukan adalah mendorong adanya pembelian BBM dasar dari Pertamina.

“Barang itu sudah cooling down, regulasinya sudah jelas mereka diberikan kuota ditambah 10%. Sudah, jadi masalahnya di mana kira-kira?” ujar Bambang saat diwawancarai usai acara Coalindo Coal Conference 2025.

Bambang juga menyatakan bahwa Komisi XII DPR RI tidak melihat urgensi untuk menggelar rapat lanjutan terkait kelanjutan kesepakatan SPBU swasta lainnya seperti Shell Indonesia dan Vivo. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa lembaga legislatif akan fokus pada 16 isu yang akan dibahas bersama mitra kerja atau pemerintah, salah satunya terkait kelangkaan BBM di SPBU swasta.

“Saya masak enggak begitu perhatikan Ibu Puan bilang itu kemarin, saya ada di ruangan kok,” tambah Bambang.

Dukungan terhadap Penambahan Kuota Impor BBM

Selain itu, Bambang mendukung adanya penambahan kuota impor BBM tahun depan sebesar 10%, meskipun besar volumenya sama seperti kuota sepanjang tahun ini. “Saya oke-oke saja, enggak ada masalah selama ini menjawab persoalan yang ada, impor terkendali tetapi mereka (SPBU swasta) juga ada solusi,” ungkap Bambang.

Dalam catatan, hingga saat ini BP-AKR menjadi satu-satunya SPBU swasta yang telah membeli minyak base fuel atau BBM murni dari Pertamina Patra Niaga (PPN) sebanyak 100 ribu barel.

Baca Juga :  Tanggapi Isu Retaknya Hubungan Trump–Netanyahu, DPR Harap AS Dukung Palestina Secara Objektif

Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyampaikan bahwa BP-AKR telah sepakat untuk melakukan proses Business to Business (B2B) dengan Pertamina Patra Niaga untuk pemenuhan pasokan BBM dengan menyerap kargo impor dari Pertamina Patra Niaga.

“Untuk penyaluran pasokan yang sudah dilayani kepada PT APR sebanyak 100 ribu barel (MB) yang akan digunakan untuk SPBU-SPBU BP-AKR,” jelas Roberth dalam keterangan tertulis.

Kolaborasi dengan Badan Usaha Swasta

Dengan niat baik, transparansi serta sesuai dengan good corporate governance, Pertamina Patra Niaga dan PT APR berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Roberth menegaskan bahwa kolaborasi dengan badan usaha swasta menjadi bukti nyata bahwa menjaga energi adalah kerja bersama.

Adapun, proses kolaborasi dalam membantu pasokan SPBU swasta ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang menjunjung tinggi mekanisme compliance dan governance secara Business to Business (B2B).

Proses negosiasi dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan customer (APR), pelaksanaan join Surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial dilaksanakan, hingga akhirnya proses bongkar dilaksanakan dan diterima SPBU swasta untuk disalurkan kepada masyarakat.