Aceh — Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Aceh bersama Dinas Syariat Islam (DSI), Satuan Polisi Pamong Praja dan WH Aceh, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam resmi melaporkan seorang pemuda Aceh bernama Dedi Saputra ke Polda Aceh. Pemuda ini dikenal sebagai pemilik akun TikTok @tersadarkan5758. Ia dilaporkan karena diduga menghina Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Aceh melalui unggahannya di media sosial.
Laporan ini diserahkan secara langsung pada Rabu pagi (5/11/2025).
Dalam laporan tersebut, Dedi Saputra disebut telah melakukan tindakan yang dianggap merusak nilai-nilai agama dan budaya Aceh. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk penistaan agama yang sangat serius.
Mewakili ormas Islam yang melapor, Ketua Umum PW PII Aceh, Mohd Rendi Febriansyah, menyatakan bahwa tindakan pelaporan ini merupakan gerakan iman dan nurani sebagai umat Islam ketika agamanya dihina.
Ia menekankan bahwa PII Aceh merasa tindakan ini adalah kejahatan luar biasa.
“Kami merespon dengan cepat karena pemerintah Aceh memfasilitasi advokasi persoalan ini. Kami juga dipercayai untuk menjadi pelapor utama dalam kasus ini,” ujar Rendi.
Rendi menjelaskan bahwa ada dua dasar hukum yang dikenakan kepada pelaku yaitu pasal 28 ayat 2 UU ITE dan Pasal 156a UU KUHP yang keduanya berkenaan dengan penistaan agama.
Ia menambahkan bahwa motif pelaku sudah sangat jelas mengarah pada kebencian terhadap Islam akibat dari perkataan pelaku.
“Nanti dikenakan dua pasal undang-undang, tidak bisa dijerat dengan qanun karena lokus kejadian diduga bukan di Aceh. Namun kita tetap mendesak agar tidak terjadi restorative justice, jangan hanya minta maaf dan selesai. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” tegas Rendi.
Ia berharap agar Polda Aceh dapat memproses laporan ini secara cepat, serta meminta dukungan kepada seluruh elemen masyarakat agar pelaku segara dipidana dan menjadi pelajaran dalam beragama di Indonesia.
“PII berkomitmen dalam membela agama. Kita akan melakukan upaya apapun agar pelaku bisa dihukum. Kita juga mengajak berkolaborasi dengan elemen lainnya agar kasus ini dapat menjadi atensi publik,” pungkasnya.
Terpisah, Analis Hukum sekaligus Advokat, Nourman Hidayat dari Kantor Hukum Nourman & Rekan menjelaskan bahwa meski pelaku berada di luar Aceh, tetap dapat diproses hukum. Menurut Nourman, selama yang bersangkutan masih warga negara Indonesia, dan berada di wilayah Indonesia, dia dapat dibidik dengan pasal itu. Tidak masalah yang bersangkutan berada di luar Aceh.
Dia menjelaskan, pelaku bisa dikenakan pasal 45A ayat 2 yang berisi perbuatan yang menghasut, mempengaruhi orang lain, untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan.
“Yang provokatif mengganggu ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 45a ayat 2 UU ITE, menggunakan sarana elektronik. Ini lebih efektif,” jelas Nourman.
Proses hukum selanjutnya akan sangat bergantung pada pembuktian dan keyakinan penyidik.
“Kita lihat nanti di SPKT bagaimana dalil dan keyakinan polisi dalam menerima laporan itu,” pungkasnya.


