Rumah Dinas Gubernur Riau Diserbu KPK Usai Jadi Tersangka

Riau — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mempercepat proses penyidikan terkait dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau, Abdul Wahid. Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas gubernur yang berada di Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau, Kamis (6/11/2025).

Penggeledahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sebelumnya dilakukan terhadap Abdul Wahid, Senin (3/11/2025).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Pemprov Riau. Ia menyebutkan bahwa penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi lainnya selain rumah dinas gubernur.

“Kami mengimbau agar semua pihak tidak menghalang-halangi proses penyidikan,” ujar Budi.

Ia menegaskan bahwa dukungan masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Praktik korupsi secara nyata menghambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Budi juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat khususnya di wilayah Riau yang mendukung pengungkapan kasus ini.

Ia menegaskan bahwa KPK akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai hasil penggeledahan tersebut.

“Kami akan sampaikan perkembangannya secara berkala sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan atau penerimaan hadiah atau janji di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah Abdul Wahid terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar oleh KPK pada Senin (3/11/2025).

Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) M. Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca Juga :  Korban Dikejar dan Dianiaya Brutal, Pelaku Akhirnya Takluk di Tangan Polisi

Dari kasus ini, KPK menduga bahwa Abdul Wahid menerima uang sebesar Rp 7 miliar dari program pembangunan jalan dan jembatan yang mengalami lonjakan signifikan sebesar 147 persen, dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar. Program ini dijalankan oleh Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau.

Uang tersebut diduga dikumpulkan secara bertahap dari beberapa unit kerja di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Selain itu, Abdul Wahid disangka menggunakan tekanan jabatan untuk memastikan permintaan tersebut dipenuhi.

Para tersangka ini dikenai dugaan pelanggaran Pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.