Jakarta — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyampaikan kekhawatiran terkait upaya mempercepat penerapan Zero Over Dimension Overload (ODOL) di tingkat daerah. Menurut Wakil Ketua Umum MTI, Djoko Setijowarno, langkah ini berpotensi mengganggu rencana strategis nasional yang telah disusun oleh seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah truk ODOL tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah karena menyangkut sistem logistik nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Transportasi logistik adalah urusan nasional. Jika setiap daerah membuat aturan sendiri, maka arus logistik antarwilayah akan terganggu. Kepala daerah tidak bisa bertindak di luar kebijakan Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Djoko menjelaskan bahwa jika setiap kepala daerah menerapkan aturan berbeda terkait truk ODOL, distribusi barang akan tersendat. Rantai pasok nasional membutuhkan konektivitas yang lancar dari satu provinsi ke provinsi lainnya.
“Jika semua jalan sendiri-sendiri, transportasi nasional bisa macet total,” tambahnya.
Selain itu, Djoko menyoroti beberapa hal yang masih perlu diperbaiki sebelum penerapan Zero ODOL 2027 dilakukan. Hal-hal tersebut meliputi:
- Peningkatan kesejahteraan sopir
- Pengaturan upah standar
- Penghapusan pungutan liar di jembatan timbang
“Perlu ada penyelesaian masalah pungli baik oleh oknum berseragam maupun tidak. Belum lagi soal upah sopir yang sampai sekarang belum ada standarnya,” kata Djoko.
Djoko juga menekankan pentingnya revisi regulasi lalu lintas agar sopir tidak terus menjadi pihak yang dikambinghitamkan setiap terjadi kecelakaan.
Ia menyarankan adanya kejelasan tanggung jawab antara perusahaan dan sopir. Selain itu, penetapan batas bawah dan atas tarif logistik diperlukan agar lebih adil.
“Harus ada kejelasan tanggung jawab antara perusahaan dan sopir. Termasuk penetapan batas bawah dan atas tarif logistik supaya adil,” lanjut Djoko.
Dari perspektif hukum ketatanegaraan, Djoko menilai kebijakan yang diatur melalui surat edaran (SE) gubernur tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjatuhkan sanksi.
Menurutnya, surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan akibat hukum, melainkan hanya bersifat panduan internal administratif bagi instansi di bawah kewenangan kepala daerah.
“Surat edaran itu bukan dasar hukum untuk memberikan sanksi. Jadi, kalau kepala daerah ingin membuat aturan yang mengikat masyarakat atau pelaku usaha, harus melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah yang sesuai dengan hierarki hukum,” jelas Djoko.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sembilan langkah aksi nasional menuju implementasi Zero ODOL pada 2027. Langkah-langkah tersebut meliputi:
- Integrasi pendataan angkutan barang melalui sistem elektronik.
- Pengawasan, pencatatan, dan penindakan kendaraan angkutan barang.
- Penetapan dan pengaturan kelas jalan provinsi, kabupaten, dan kota.
- Penguatan penyelenggaraan jalan khusus logistik.
- Peningkatan daya saing distribusi logistik melalui multimoda.
- Pemberian insentif dan disinsentif bagi badan usaha logistik dan kawasan industri.
- Kajian dampak Zero ODOL terhadap ekonomi, biaya logistik, dan inflasi.
- Penguatan aspek ketenagakerjaan, termasuk standar kerja dan upah layak bagi pengemudi.
- Deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk meningkatkan efektivitas penegakan kebijakan.


