Purbaya Target Redenominasi Rupiah Jadi Rp 1, Tuntas 2027, Apa Manfaatnya?

Keterangan : Rupiah Mata Uang Indonesia. (Foto : Ilustrasi)

Jakarta — Pemerintah Indonesia kembali mengangkat wacana redenominasi rupiah sebagai bagian dari rencana strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029 yang diterbitkan pada 10 Oktober 2025 lalu.

Redenominasi, atau penyederhanaan nilai nominal rupiah, direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2027. Dalam PMK tersebut, penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan. RUU ini disebut sebagai “RUU luncuran” yang rencananya akan selesai pada 2027.

Redenominasi merupakan upaya untuk menyederhanakan nilai mata uang dengan menghapus beberapa angka nol tanpa mengubah daya beli masyarakat. Contohnya, uang Rp 1.000 akan berubah menjadi Rp 1, tetapi harga riil barang tidak berubah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian dan memperkuat kredibilitas rupiah di mata pelaku ekonomi.

Upaya serupa pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 17 Juli 2025, MK menolak permohonan dalam perkara Nomor 94/PUU-XXIII/2025 yang meminta agar konversi nilai nominal dapat dilakukan melalui penafsiran atas UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa redenominasi merupakan kebijakan makro yang hanya bisa dilakukan lewat pembentukan undang-undang baru.

“Redenominasi merupakan penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengubah daya beli. Itu ranah pembentuk undang-undang, tidak bisa hanya dengan memaknai ulang pasal,” ujarnya.

MK juga mengingatkan bahwa kebijakan ini menyangkut banyak aspek, mulai dari stabilitas makroekonomi, kesiapan sistem pembayaran, hingga literasi masyarakat.

Dalam PMK 70/2025, pemerintah menilai penyusunan RUU Redenominasi penting untuk meningkatkan efisiensi perekonomian, menjaga stabilitas nilai rupiah, serta memperkuat kredibilitas mata uang nasional. Penyederhanaan nominal juga disebut dapat menyesuaikan sistem pembayaran dan pembukuan agar lebih efisien.

Baca Juga :  5 Pilihan Kemeja Boxy Linen untuk Tampil Rapi dengan Mudah!

Meski sinyal redenominasi pernah muncul sejak era Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution pada 2010, kebijakan tersebut tidak pernah masuk prioritas legislasi. Kini, pemerintah kembali mendorongnya melalui jalur legislasi resmi.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai langkah redenominasi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Menurut dia, banyak negara gagal menerapkan kebijakan serupa karena memicu inflasi dan penyesuaian harga yang tidak terkendali.

“Persiapan tidak bisa 2–3 tahun tapi 8–10 tahun yang berarti 2035 adalah waktu minimum implementasi redenominasi,” kata Bhima ketika dihubungi Kompas.com pada Sabtu (8/11/2025).

Bhima menjelaskan, salah satu risiko utama adalah pembulatan harga barang ke nominal lebih tinggi. Sebagai contoh, harga Rp 9.000 tidak otomatis berubah menjadi Rp 9 setelah redenominasi, melainkan berpotensi dibulatkan menjadi Rp 10 oleh pelaku usaha. Ia juga menekankan pentingnya literasi dan penyesuaian administrasi di sektor ritel.

“Gap sosialisasi bisa menyebabkan kebingungan administrasi terutama di pelaku usaha ritel karena ribuan jenis barang perlu disesuaikan pembukuannya,” ujarnya.

Dengan mayoritas transaksi masih dilakukan secara tunai, Bhima menilai kesiapan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan redenominasi.

Meski belum ada rincian lebih lanjut, pemerintah memperkirakan tahapan persiapan dan konsultasi akan berlangsung bertahap. Gagasan redenominasi sejatinya bukan hal baru. Pemerintah pernah mengajukan RUU serupa ke DPR pada 2013, dengan usulan pemangkasan tiga angka nol dari uang kertas rupiah.

Rencana ini juga diharapkan memperkuat kredibilitas rupiah di mata pelaku ekonomi. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah akan disusun di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan ditargetkan selesai pada 2027.