DPRD Batam Tunda APBD, Ranperda Adminduk Diperpanjang 60 Hari

Keterangan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna. (Foto : Putra, Rabu 12 November 2025)

Batam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Paripurna, Rabu (12/11/2025) siang, dengan agenda yang seyogyanya membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) krusial. Namun, rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin tersebut berakhir dengan keputusan penundaan untuk dua Ranperda dan tambahan waktu pembahasan untuk dua Ranperda lainnya.

Rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah dan sejumlah pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) serta tokoh masyarakat ini, menetapkan beberapa poin penting.

Laporan dari Badan Anggaran (Banggar) terkait Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 yang seharusnya menjadi agenda utama, dipastikan belum bisa disampaikan.

“Mengacu pada hasil pembahasan, Banggar masih menuntaskan beberapa hal teknis. Laporan akan disampaikan pada paripurna berikutnya yang dijadwalkan minggu depan,” jelas Kamaluddin.

Dua Ranperda yang dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus), yaitu Ranperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Ranperda Kota Layak Anak (KLA), juga memerlukan waktu pembahasan lebih lanjut.

Pansus meminta tambahan waktu 60 hari kerja untuk pendalaman pembahasan. Permintaan ini disetujui secara bulat oleh seluruh anggota DPRD yang hadir.

Meskipun draf final sudah tuntas, Pansus Ranperda KLA mengajukan tambahan waktu 15 hari kerja untuk koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Permintaan perpanjangan waktu ini pun disepakati.

Rapat Paripurna yang sempat diwarnai perundingan teknis di meja pimpinan ini, kemudian ditutup oleh Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin.

Ia menegaskan bahwa seluruh catatan dan masukan yang disampaikan oleh anggota dewan akan menjadi bahan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Baca Juga :  DPRD Batam Sahkan Pansus Revisi Perda Ketertiban Umum, Anwar Anas dan Muhammad Fadhli Resmi Pimpin Pembahasan