Palangka Raya Pelajari Regulasi Lahan Unik Batam

Keterangan : Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima kunjungan kerja dari Pemko Palangka Raya di Kantor Wali Kota Batam. (Foto : Devid Rabu 12 November 2025)

Batam — Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima kunjungan kerja dari Pemko Palangka Raya di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (12/11/2025). Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, bertujuan spesifik untuk melakukan studi banding mengenai dua isu krusial: manajemen persampahan dan regulasi serta penyelesaian konflik pertanahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, yang menyambut rombongan, menegaskan bahwa penanganan sampah adalah program prioritas Pemko Batam yang terus dievaluasi dan diperbaiki secara menyeluruh.

“Masalah penanganan sampah, khususnya di Batam, masih dalam tahap pembenahan. Kami menjadikan ini salah satu program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam,” ujar Firmansyah.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam, Azril Apriansyah, memaparkan bahwa permasalahan sampah di Batam terbilang kompleks, dipicu oleh tingginya volume sampah harian, terbatasnya armada pengangkut, dan minimnya Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Sebagai respons kelembagaan, Pemko Batam telah membentuk tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kebersihan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di tiga zona kecamatan yang berbeda.

Azril menekankan bahwa meskipun Peraturan Daerah (Perda) telah mengatur sanksi bagi pelanggar kebersihan, pendekatan Pemko Batam kini lebih fokus pada perubahan perilaku.

“Penegakan hukum bukan satu-satunya solusi. Kami terus berupaya menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap kebersihan lingkungan,” katanya.

Mengenai isu pertanahan, Azril menjelaskan tantangan utama yang harus dihadapi Batam terkait kewenangan pengelolaan lahan.

“Pengelolaan lahan di Batam memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain. Hampir seluruh lahan berada dalam kewenangan Badan Pengusahaan (BP) Batam,” jelas Azril.

Kekhasan ini menjadi poin penting yang dipelajari Pemko Palangka Raya, terutama dalam kaitannya dengan proses perizinan, tata ruang, dan penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan dua institusi.

Baca Juga :  Dorong Perluasan Literasi Digital, Jefridin Resmikan Pojok Baca Digital di SMPN 53

Kunjungan kerja Pemko Palangka Raya ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif, memungkinkan perangkat daerah kedua kota bertukar informasi secara detail mengenai implementasi kebijakan di lapangan.