Batam — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPRD Kota Batam terkait perselisihan gaji antara pekerja dan manajemen PT VRS Mechanical Engineering Batam berlangsung tegang, Rabu (12/11/2025). Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Dandis Rajagukguk ini bertujuan mencari solusi atas tunggakan gaji yang dialami oleh mantan pekerja.
Rapat Tegang, Pekerja Soraki Manajemen
RDPU yang digelar di ruang rapat Komisi IV tersebut menghadirkan berbagai pihak, termasuk perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, UPT Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, manajemen PT VRS Mechanical Engineering Batam, serta perwakilan mantan pekerja, Dedi Saputra dan kawan-kawan.
Suasana rapat sempat memanas ketika para mantan pekerja meluapkan kekecewaan mereka dengan menyoraki penjelasan dari pihak manajemen. Keriuhan ini dipicu oleh belum adanya kepastian pembayaran gaji yang menjadi hak mereka.
Menanggapi situasi tersebut, Dandis segera mengambil alih kendali untuk menenangkan suasana.
Ia berusaha menggali keterangan dari kedua belah pihak secara objektif untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai duduk perkara.
Dandis Rajagukguk juga mendesak Disnaker Kota Batam untuk menjelaskan perkembangan penanganan kasus tersebut, termasuk langkah-langkah yang sudah diambil dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial ini.
“Komisi IV berupaya memfasilitasi dan menjembatani agar penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah. Kami berharap semua pihak menghormati proses ini,” tegas Dandis.
Ia menegaskan komitmen Komisi IV untuk menengahi permasalahan ini agar mencapai hasil yang adil bagi perusahaan maupun pekerja.
Belum Ada Kesepakatan, Mediasi Dilanjutkan.
Sayangnya, hingga rapat berakhir, belum tercapai kesepakatan final antara pihak manajemen PT VRS Mechanical Engineering dan mantan pekerja.
Ia menyatakan tidak akan berhenti di sini dan berkomitmen melanjutkan upaya mediasi, termasuk dengan menjadwalkan pertemuan lanjutan dan kunjungan langsung ke perusahaan.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk melihat kondisi di lapangan serta memastikan bahwa penyelesaian masalah tunggakan gaji ini berjalan sesuai dengan aturan ketenagakerjaan yang berlaku.


