Jakarta — Roy Suryo, bersama Rismon Sianipar dan Dokter Tifa, diagendakan untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pada Kamis (13/11/2025) pagi. Pemeriksaan ini akan dilakukan oleh penyidik dengan status tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Ahmad Khozinudin, kuasa hukum dari Roy Suryo, mengungkapkan bahwa pihaknya masih cukup santai menghadapi proses hukum tersebut. Meski begitu, ia menyampaikan kritik terhadap Polda Metro Jaya, yang dinilainya tidak memperhatikan asas utama dalam hukum, yaitu equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum.
Ahmad Khozinudin menyoroti adanya ketidakadilan dalam penanganan kasus hukum terhadap beberapa tokoh. Ia menyinggung dua kasus penting, yaitu Silfester Matutina dan Firli Bahuri.
Silfester Matutina, yang merupakan Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), telah dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. Vonis ini ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada Mei 2019 melalui putusan kasasi nomor 287 K/Pid/2019. Meski putusan tersebut sudah inkrah sejak enam tahun lalu, Silfester belum juga dieksekusi.
Sementara itu, Firli Bahuri, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada November 2023. Namun, hampir dua tahun berlalu, Firli belum juga dilakukan upaya paksa berupa penahanan.
Ahmad menilai bahwa Polda Metro Jaya tidak konsisten dalam menegakkan hukum. Menurutnya, kubu Jokowi selalu berusaha menyeret kliennya ke penjara, sementara tidak pernah bereaksi terhadap putusan hukum terhadap Silfester Matutina yang sudah inkrah sejak lama. Hal ini, menurut Ahmad, merusak kinerja hukum dan aparat penegak hukum.
Penyidikan Terhadap Delapan Tersangka
Dalam kasus dugaan ijazah palsu, ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Mereka dibagi menjadi dua klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda:
Klaster Pertama
- Eggi Sudjana
- Kurnia Tri Rohyani
- M Rizal Fadillah
- Rustam Effendi
- Damai Hari Lubis
Mereka dijerat dengan Pasal 310 mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 311 tentang fitnah, Pasal 160 KUHP mengenai menghasut dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan/atau Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 UU ITE.
Klaster Kedua
- Roy Suryo
- Rismon Sianipar
- Tifauzia Tyassuma
Mereka dijerat dengan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang ITE.
Pasal UU ITE yang diterapkan pada kedua klaster ini berkaitan dengan tindakan seperti mengubah, manipulasi, menghasut, mengajak hingga menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian, serta menyerang orang dengan cara menuduh.
Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa diagendakan untuk diperiksa pada Kamis (13/11/2025) pukul 10.00 WIB. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bhudi Hermanto. Ia menyatakan bahwa tiga tersangka tersebut telah dijadwalkan untuk dipanggil pada hari tersebut.
Ahmad Khozinudin menegaskan bahwa Roy Suryo akan memenuhi panggilan penyidik sebagai bentuk ketaatan hukum. Namun, ia tetap mengkritik Polda Metro Jaya atas perlakuan yang dinilainya tidak adil. Menurutnya, jika asas persamaan di hadapan hukum diterapkan, maka Roy Suryo tidak akan ditahan, sama seperti yang terjadi pada Silfester Matutina dan Firli Bahuri.
Ia menambahkan bahwa Polda Metro Jaya tidak akan rela mencoreng reputasinya sendiri dengan memperlihatkan perlakuan tidak adil terhadap Roy Suryo jika dibandingkan dengan kasus-kasus lain. Dengan demikian, ia merasa tidak terlalu khawatir meskipun ada kemungkinan penahanan. (***)


