Menerima Kunjungan Banggar DPR, Bobby Minta Percepatan Transfer APBD Sumut

Medan — Gubernur Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution menyampaikan beberapa permintaan kepada pemerintah pusat saat kunjungan kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara, Rabu (12/11/2025).

Permintaan ini terkait dengan skema transfer ke daerah (TKD) yang khusus diperuntukkan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, khususnya Kepulauan Nias. Bobby meminta agar penyesuaian pada TKD untuk wilayah 3T tidak dilakukan pada tahun 2026.

“Khusus daerah 3T, mohon dipertimbangkan kembali. Di Kepulauan Nias sangat berharap agar tidak ada penyesuaian [TKD],” ujar Bobby dalam keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).

Selain itu, mantan Bobbyjuga memberi masukan mengenai waktu penyaluran anggaran ke daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu menyalurkan anggaran lebih awal agar pemerintah daerah dapat segera menjalankan program sejak awal tahun anggaran. Hal ini penting agar masyarakat bisa langsung merasakan manfaat dari program tersebut.

“Aspirasi dari Pemprov dan teman-teman kabupaten/kota, pertama tentang timing transfernya minta diutamakan, jangan mepet, agar bisa dikerjakan awal tahun sehingga bisa langsung dirasakan masyarakat,” jelas Bobby.

Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto menyambut baik masukan dari Gubernur Sumut tersebut.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menjadikan daerah 3T sebagai perhatian khusus dalam penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan.

“Memang itu menjadi concern kami, dan kami mendengar masukan Pak Gubernur tentunya ke depan dalam penyusunan anggaran nanti dengan Kemenkeu bersama-sama kita akan coba daerah 3T, harus ada perhatian khusus, baik dalam hal misal pembangunan akan kita perhatikan,” ujar Wihadi.

Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Sumatra Utara bertujuan untuk mendengarkan masukan terkait TKD, potensi serta realisasi penerimaan negara di Sumut. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Perwakilan Sumatra Utara, hingga 30 September 2025 belanja negara untuk transfer ke daerah (TKD) Sumatra Utara mencapai Rp31,95 triliun dari pagu Rp43,27 triliun (73,58%).

Baca Juga :  8 Jenis Transportasi Medan–Siantar Cocok untuk Perjalanan Harian, Mulai Bus hingga Kereta Api

TKD tersebut digunakan untuk penyaluran dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) baik fisik maupun nonfisik, dana desa, dan insentif fiskal.

Dalam kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Sumut, salah satu anggota Banggar DPR RI yakni Hinca Panjaitan juga mengusulkan agar dibentuk Satgas Kolaborasi Sumut Berkah. Satgas ini bertugas untuk mengkaji pemerataan pembagian DBH di daerah. (***)