Saat Jenderal Bintang Dua TNI Muncul Saat Lahan Jusuf Kalla Dieksekusi

Jakarta — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, sebagai pemilik PT Hadji Kalla, menunjukkan kemarahan terhadap tindakan eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Baru-baru ini, seorang jenderal TNI bintang dua viral di media sosial Instagram karena hadir di lokasi lahan sengketa saat proses eksekusi berlangsung. Dalam salah satu foto yang beredar, anggota TNI tersebut tampak sedang berbincang dengan pria lain. Pada saat itu, ia tidak mengenakan seragam dinas.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Kolonel Inf Donny Pramono, membenarkan bahwa jenderal bintang dua tersebut berada di lokasi lahan sengketa saat proses eksekusi berlangsung.

Dia adalah Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja.

“Perlu saya sampaikan bahwa benar, Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat,” ujar Donny.

Meskipun demikian, TNI AD masih melakukan penelusuran dan mendalami tujuan keberadaan Achmad Adipati Karna Widjaja di lokasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh.

Donny menjelaskan bahwa setiap prajurit TNI AD, terutama yang memegang jabatan strategis, terikat oleh aturan dan kode etik militer. Aturan itu menuntut mereka bersikap profesional, netral, dan tidak terlibat dalam kepentingan pribadi maupun kelompok di luar tugas kedinasan.

“Karena itu, TNI Angkatan Darat memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut,” tegas dia.

Donny meminta semua pihak untuk menunggu hasil klarifikasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan persepsi keliru terhadap institusi TNI AD.

JK, sebagai pemilik PT Hadji Kalla, meluapkan kekesalannya atas sengketa lahan antara dengan Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Ia menuding ada praktik mafia tanah dalam kasus tersebut.

Baca Juga :  Tergiur Upah Besar, Nelayan dan Buruh Tani Coba Selundupkan 7 Kg Sabu dalam Koper Pakaian

JK menilai, eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang dilakukan dua hari sebelumnya tidak sah secara hukum. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh JK saat meninjau lokasi sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Makassar, Rabu (5/11/2025) pagi.

Menurut JK, lahan seluas 16,4 hektar tersebut telah dimiliki Hadji Kalla sejak tahun 1993. Namun, pengadilan justru memenangkan pihak GMTD.

“Kalau begini, nanti seluruh kota (Makassar) dia akan mainkan seperti itu, merampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla saja dia mau main-main, apalagi yang lain,” kata JK, dikutip dari Tribun Makassar.

“Padahal, ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini kan dulu masuk Gowa ini. Sekarang masuk Makassar,” sambung dia. (***)