Jakarta — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali membutuhkan tambahan anggaran. Hal ini disampaikan oleh Dadan saat rapat kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).
Tambahan anggaran tersebut, menurut Dadan, diperlukan untuk menyelesaikan pelaksanaan MBG di sisa akhir tahun 2025.
Dalam penjelasannya, Dadan menjelaskan bahwa percepatan MBG dari yang awalnya ditargetkan pada Oktober atau November 2025, baru bisa direalisasikan pada Desember 2025.
Dengan proyeksi penyerapan pada Desember 2025, dari dana cadangan MBG Rp100 triliun, Dadan mengatakan kemungkinan akan menyerap antara Rp28 hingga Rp29 triliun.
“Hari ini penyerapan sudah mencapai Rp43,4 triliun dari dana APBN Rp71 triliun, yaitu sudah mencakup 61,2 persen. Tetapi, dana untuk bantuan pemerintah di 50 hari terakhir ini menyisakan Rp14,9 triliun,” ujar Dadan dalam rapat.
“Menurut proyeksi kami, di 50 hari terakhir ini kami akan membutuhkan 29,5 triliun karena SPPG kami bertambah, penerima manfaat kami bertambah,” lanjutnya.
Untuk memenuhi target penerima manfaat hingga akhir tahun, Dadan juga menyebut adanya penambahan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk daerah terpencil.
“Kemudian total kebutuhan anggaran kami tambahan yang sedang kami ajukan ke Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp28,63 triliun,” kata Dadan lagi.
Di tengah penjelasan Dadan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyela dengan menyampaikan bahwa permintaan tambahan anggaran seharusnya dilakukan kepada DPR terlebih dahulu sebelum mengajukan ke Kementerian Keuangan.
“Izin pak, ini yang perlu kita luruskan, sebenernya sebelum minta ke Kemenkeu, Pak, ke kita dulu karena fungsi anggaran di kita, Pak. Bapak ke Kemenkeu dengan membawa surat dari persetujuan dari kita,” ujar Nihayatul.
Nihayatul memberi contoh rapat dadakan yang digelar DPR di masa reses karena ada kementerian yang ingin mengajukan penambahan dana ke Kemenkeu.
“Nah, ini kayaknya Pak Dadan harus ada dari tim yang tau betul proses seperti ini pak. Ini harus ke kita dulu, harusnya kalau bapak mau mengajukan ini, hari ini bisa bapak bilang ke tim kita bahwa salah satu agendanya adalah persetujuan penambahan anggaran, begitu,” paparnya.
“Mekanismenya seperti itu. Pengajuan penambahan anggaran di sini. Baru di sini kita sepakati baru ke Kemenkeu, pak. Jadi bukan kebalik,” sambungnya.
Selain membahas tambahan anggaran, BGN juga menyentuh soal keterlambatan gaji Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch 3, ahli gizi (AG), dan ahli akuntan (AK) karena sistem administrasi.
Dadan menjanjikan bahwa penyelesaian gaji telat petugas MBG akan selesai dalam minggu ini.
“Kami secara administrasi harus menggeser anggaran, yang biasanya kami kerjakan tanggal 6, ini ada keterlambatan, tapi insya Allah paling lambat hari Minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening,” ujar Dadan.
“Jadi bulan depan sudah tidak akan ada keterlambatan lagi, mudah-mudahan tahun depan mereka sudah PPPK. Sehingga tiap tanggal 1 mereka sudah rutin seperti ASN,” imbuhnya.
Mengenai karier SPPI batch 3 termasuk AG dan AK, Dadan menegaskan bahwa mereka akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus (PPPK) dan akan menerima tunjangan kinerja.


