KPK Selidiki Dugaan Korupsi Fasilitas Haji di Arab Saudi, BPKH Beri Pernyataan

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini membuka penyelidikan baru terkait penyelenggaraan ibadah haji. Setelah sebelumnya menyoroti dugaan korupsi kuota haji tahun 2024, KPK kini fokus pada kemungkinan penyimpangan dalam pengadaan fasilitas bagi jemaah haji di Arab Saudi.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini berbeda dengan perkara kuota haji yang sudah naik ke tahap penyidikan.

“(Perkara) terpisah,” ujar Asep saat berbicara kepada awak media.

Penyelidikan kali ini menyoroti pengadaan penginapan, katering, transportasi, hingga pengiriman barang jemaah haji.

Meskipun belum disebutkan secara spesifik tahun berapa yang sedang diperiksa, Asep menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap tempat tinggal, akomodasi, katering, serta transportasi.

Dana pengadaan fasilitas tersebut diduga mengalami penyimpangan. Harga sewa hotel dan layanan di Arab Saudi sangat bergantung pada jarak dari lokasi utama ibadah seperti Masjidil Haram dan Mina. Semakin dekat ke lokasi tersebut, semakin mahal harga sewanya. Hal ini juga berlaku untuk kualitas menu makanan dan kelayakan tempat.

Asep menyebut Indonesia bersama beberapa negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand ikut melakukan bidding atau penawaran fasilitas bagi jemaah haji. KPK kini menelusuri apakah jumlah dana yang dikeluarkan sesuai dengan hasil lelang yang diperoleh.

“Jangan sampai uang yang disediakan besar, tapi pemenang lelangnya justru menawarkan fasilitas yang buruk dengan harga tinggi. Sebagianannya ke mana? Itu yang sedang kita dalami,” tegas Asep.

Menanggapi penyelidikan tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional dan akuntabel.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan bahwa pihaknya menghormati langkah hukum yang ditempuh KPK dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga :  Cegah Premanisme di Batam, Dit Samapta Polda Kepri Laksanakan Patroli Blue Light

“Dalam seluruh aktivitasnya, BPKH berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG),” ujarnya.

BPKH juga memberikan klarifikasi terkait BPKH Limited, anak perusahaannya di Arab Saudi. Melalui keterangan resmi, BPKH Limited menegaskan tidak mengelola jasa kargo atau kegiatan pengiriman barang milik jemaah. Perusahaan tersebut hanya bertindak sebagai mitra lokal bagi perusahaan Indonesia yang memiliki izin resmi di bidang jasa pengiriman barang.

Selain itu, BPKH Limited menegaskan tidak terlibat dalam operasional ibadah haji maupun mekanisme lelang layanan. Mereka berperan sebagai entitas bisnis investasi, layaknya perusahaan lain di Arab Saudi.

KPK berencana melakukan verifikasi langsung ke Arab Saudi untuk memastikan kesesuaian antara dana yang digunakan dengan fasilitas yang diterima jemaah. Penyelidikan ini menjadi babak baru dalam upaya lembaga antirasuah membongkar dugaan penyimpangan dana haji yang dikelola negara. (***)