Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengambil langkah penting untuk memberikan rehabilitasi kepada dua guru SMAN Luwu Utara, yaitu Drs. Rasnal, M.Pd dan Drs. Abdul Muis Muharram. Langkah ini dilakukan setelah mereka kembali mendapatkan hak dan martabatnya sebagai seorang guru. Penandatanganan berkas rehabilitasi dilakukan oleh Prabowo saat tiba di Tanah Air dari kunjungan kerja ke Australia pada dini hari Kamis (13/11/2025).
Keputusan pemberian rehabilitasi didasarkan pada hak prerogatif Presiden yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat 1 UUD 1945. Dalam pasal tersebut, Presiden memiliki wewenang untuk memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui Presiden memiliki tanggung jawab untuk memulihkan nama baik dan hak-hak seseorang yang sebelumnya dihukum, namun kemudian terbukti tidak bersalah atau sudah menjalani hukumannya.
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah menerima informasi dan permohonan secara berjenjang dari masyarakat, baik langsung maupun melalui lembaga legislatif di tingkat provinsi.
Permohonan ini kemudian dikomunikasikan ke DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI, dan selama satu minggu terakhir, pemerintah berkoordinasi untuk meminta petunjuk kepada Presiden agar memberikan rehabilitasi kepada kedua guru tersebut.
Kedua guru tersebut juga hadir dalam pertemuan dengan Presiden. Prabowo menghampiri mereka, melakukan salam-salaman, dan berfoto bersama dengan penuh kehangatan.
Selain itu, ia juga langsung menandatangani berkas rehabilitasi yang berisikan pemulihan hak dan nama baik bagi para guru tersebut.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa dengan pemberian rehabilitasi dari Presiden, maka harkat dan martabat kedua guru tersebut kembali seperti sedia kala.
“Dengan diberikannya rehabilitasi, nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini dipulihkan,” ujar Dasco.
Sebelumnya, kasus ini bermula lima tahun lalu di Luwu Utara ketika kepala sekolah baru di SMAN 1 Luwu Utara menerima keluhan dari sepuluh guru honorer yang belum menerima gaji selama sepuluh bulan.
Masalah utama adalah nama-nama para guru tersebut belum terdaftar di Dapodik, yang menjadi syarat pencairan dana BOS.
Untuk mencari solusi, kepala sekolah bersama Komite Sekolah mengadakan pertemuan dan menyepakati pengumpulan dana sukarela sebesar Rp20 ribu per orang tua siswa.
Keluarga yang memiliki dua anak hanya membayar sekali, sementara yang kurang mampu tidak diwajibkan berpartisipasi.
Namun, kesepakatan tersebut kemudian menimbulkan masalah setelah sebuah LSM melaporkannya ke polisi. Empat guru diperiksa, dan dua orang diantaranya yakni Rasnal dari SMAN 3 Luwu Utara serta Abdul Muis dari SMAN 1 Luwu Utara ditetapkan sebagai tersangka. (***)


