Batam — Upaya penegakan integritas dalam pengadaan barang/jasa di Kota Batam diperkuat. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, secara resmi membuka Sosialisasi Mekanisme Pemeriksaan dan Verifikasi Pemberian Daftar Hitam (Blacklist) di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota, Rabu (19/11/2025).
Acara yang diikuti oleh 120 peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Batam ini bertujuan memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan tegas dalam menindak penyedia barang/jasa yang bermasalah.
Narasumber utama kegiatan ini adalah Rinaldi Morinjio, Analis Hukum Ahli Madya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, yang memberikan panduan teknis dan hukum mengenai mekanisme penjatuhan sanksi daftar hitam.
Pentingnya Keberanian dan Objektivitas
Amsakar menekankan bahwa sosialisasi ini adalah bukti komitmen Pemkot Batam terhadap good governance dan pencegahan korupsi, sejalan dengan Asta Cita ke-7 Presiden RI.
Ia mendesak para pejabat di OPD untuk tidak ragu dalam menegakkan aturan.
“Kalau pedomannya dipahami dengan jelas, insyaallah Bapak/Ibu akan memiliki keyakinan dalam menganalisis sebuah kasus serta keberanian mengambil keputusan secara objektif,” tegas Amsakar.
Ia menegaskan, tujuan utama dari pemahaman mekanisme daftar hitam adalah untuk mendorong perubahan nyata dan peningkatan objektivitas dalam tata kelola pemerintahan.
Amsakar yakin, dengan adanya pemahaman yang seragam dan ketegasan dalam mengambil keputusan, pembangunan di Kota Batam akan berjalan semakin baik.
“Insyaallah, jika kita semua bertekad dan berani mengambil keputusan, tata kelola pemerintahan semakin tertata, dan Clean Governance dapat kita wujudkan bersama,” pungkasnya.


