News  

Polri Ungkap Kapolsek Tidak Cukup, Respons Lambat Dibanding Damkar

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo Membuka Pintu Reformasi Kepolisian

JAKARTA, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo memberikan penjelasan terbuka mengenai catatan merah kinerja Polri dalam rapat kerja Komisi III DPR. Rapat tersebut berlangsung pada Selasa (18/11/2025), dan menjadi momen penting untuk membahas reformasi kepolisian.

Dedi Prasetyo mengakui bahwa reformasi kepolisian, khususnya di bidang budaya, merupakan PR utama bagi institusi tersebut. Ia menekankan bahwa reformasi yang awalnya bersifat struktural dan instrumental kini harus berfokus pada perubahan budaya agar sesuai dengan harapan masyarakat.

“Reformasi yang awalnya struktural, instrumental, yang masih menjadi PR kami, yang kami rasakan hari ini dari semua saran, masukan, kritikan, dan harapan masyarakat adalah reformasi di bidang kultural,” ujar Dedi, Selasa.

Peristiwa Penting sebagai Titik Balik

Peristiwa aksi unjuk rasa pada akhir Agustus dan awal September 2025 menjadi titik balik penting bagi Polri. Meskipun evaluasi internal telah dilakukan sebelum peristiwa tersebut, Dedi menjelaskan bahwa proses evaluasi sudah dimulai sejak sebelum peristiwa itu terjadi.

“Namun demikian, nanti kami laporkan pada sebelumnya bahwa sebelum peristiwa Agustus kelabu dan black September, kami sebenarnya sudah melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri,” kata dia.

Menurut Dedi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selalu menekankan bahwa proses reformasi tidak boleh berhenti. Ia menegaskan bahwa reformasi Polri terus berjalan hingga saat ini, sesuai arahan dan perintah Kapolri.

Transformasi Empat Bidang Utama

Saat ini, Polri sedang memusatkan transformasi pada empat bidang utama, yaitu organisasi, operasional, pengawasan, dan pelayanan publik. Keempat bidang ini menjadi fondasi pembenahan jangka panjang.

Catatan Merah Polri

Pada rapat kemarin, Dedi juga membongkar kelemahan-kelemahan Polri yang tercatat dalam hasil riset bersama Litbang Kompas mengenai kinerja tiga fungsi pokok kepolisian. Fungsi-fungsi tersebut meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum (gakkum), dan pelayanan publik.

Baca Juga :  SMBR Tingkatkan Skor ACGS, Tetap Kuat di Predikat 'Sangat Baik'

“Harkamtibmas mendapatkan poin yang cukup bagus, artinya respons positif dari masyarakat terkait tugas pokok Polri di bidang harkamtibmas,” kata Dedi.

Namun, dua fungsi lain, yakni gakkum dan pelayanan publik, justru menunjukkan penilaian sebaliknya. Dedi secara terang-terangan mengakui bahwa dua hal tersebut menjadi “Catatan Merah Polri”.

Isu-isu yang Mengganggu Citra Polri

Ada 11 isu utama yang mempengaruhi citra Polri di mata masyarakat, di antaranya kekerasan aparat, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga penggunaan kekuatan secara berlebihan. Evaluasi pengaduan masyarakat sejak Januari hingga semester I 2025 juga menguatkan hal tersebut.

“Permasalahan yang paling fundamental yang harus diselesaikan oleh Polisi adalah terkait dengan menyangkut masalah penegakan hukum,” katanya.

Kualitas Pejabat Kepolisian di Tingkat Wilayah

Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap rendahnya kinerja Polri adalah kualitas pejabat kepolisian di tingkat wilayah. Dedi mengungkapkan bahwa hasil asesmen menunjukkan mayoritas kapolsek tidak memenuhi standar kinerja.

“Kami lihat dari 4.340 kapolsek, 67 persen ini under performance. Kenapa under performance? Hampir 50 persen kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG (pendidikan ahli golongan),” ujar Dedi.

Dia menyebutkan bahwa pola serupa juga terjadi pada level kapolres. Kinerja sejumlah direktur reserse kriminal umum (dirkrimum) di tingkat polda juga dinilai belum optimal.

Respons Lambat dalam Pelayanan Publik

Sorotan publik terhadap Polri juga banyak muncul dari aspek pelayanan. Salah satu keluhan terbesar masyarakat adalah lambatnya respons layanan kepolisian, baik melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) maupun layanan aduan 110.

“Di bidang SPKT, dalam laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki,” ungkap Dedi.

Baca Juga :  Daftar Tol yang Gagal Lelang, Investor Mundur Karena Risiko Keuangan, Sikap Menteri PU

Lambatnya respons polisi membuat sebagian warga lebih memilih menghubungi instansi lain, termasuk pemadam kebakaran (Damkar), ketika membutuhkan pertolongan cepat.

Prioritas Reformasi Pelayanan Publik

Dedi menegaskan bahwa optimalisasi layanan aduan 110 menjadi salah satu prioritas Polri dalam reformasi pelayanan publik. Ia berharap setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit.

“Dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit,” ujar dia.

Rekomendasi dari Komisi III DPR

Sebelum pemaparan dari Dedi, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath juga menekankan pentingnya reformasi kepolisian, berkaca dari maraknya aksi kriminalisasi dan tindak kekerasan oleh aparat. Ia menyoroti data YLBHI dan LBH yang dirilis bertepatan HUT Bhayangkara 2025, yang menyebut sepanjang 2019–2024 terdapat 95 kasus kriminalisasi.

Rano menguraikan, kriminalisasi tersebut menjerat kelompok masyarakat dengan ragam latar belakang, mulai dari petani, akademisi, mahasiswa, hingga jurnalis. Menurut dia, situasi tersebut menunjukkan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia Polri serta pola penanganan perkara di lapangan.

Oleh sebab itu, pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto hendaknya menjadi momentum bagi Polri untuk mengevaluasi diri secara menyeluruh. Dia berharap kehadiran komisi tersebut tak hanya bersifat simbolis, tetapi menjadi ukuran baru untuk menata ulang standar kerja, kultur organisasi, hingga manajemen penanganan perkara.