Selain Korupsi Alkes Rp 13 M, Eks Kadinkes Karanganyar Purwati Juga Dibidik Pasal Pencucian Uang

Keterangan : Foto Ilustrasi

Karanganyar — Sebuah kasus korupsi pengadaan alat kesehatan dengan nilai mencapai Rp 13 miliar telah terungkap di Kabupaten Karanganyar. Kasus ini melibatkan mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Karanganyar, Purwati. Penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar, yang awalnya menyoroti pengadaan alat kesehatan atau alkes pada tahun anggaran 2023. Namun, dalam proses penyelidikan, ditemukan bahwa tindakan dugaan korupsi tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2022.

Akibatnya, Kejari kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk menginvestigasi pengadaan alat kesehatan di tahun anggaran 2022. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa nilai anggaran pengadaan alat kesehatan pada tahun 2023 mencapai Rp 13 miliar, yang dibagi menjadi dua kegiatan utama: alat kesehatan antropometri dan kimia analyzer.

Selain Purwati, beberapa pegawai negeri sipil (ASN) juga terlibat dalam kasus ini. Mereka adalah Amin Sukoco, staf pengadaan Dinkes Karanganyar; Kusmawati, Kepala Bidang Gizi dan Kesehatan Keluarga Dinkes Karanganyar; serta Johnathan Sukartono, Dodo Nobianto, dan Septian Widhianto, yang merupakan pihak rekanan atau swasta.

Purwati hadir dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (18/11/2025). Jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap Purwati, yang melibatkan dua pasal, yaitu korupsi dan pencucian uang. Jaksa Hartanto menyatakan bahwa Purwati dikenakan denda sebesar Rp 50 juta. Jika tidak dibayar, denda tersebut akan diganti dengan hukuman kurungan selama dua bulan penjara.

Selain itu, Purwati juga dikenakan uang pengganti senilai Rp 1,753 miliar. Dari jumlah tersebut, ia telah membayar sekitar Rp 1,4 miliar, sehingga sisa uang pengganti yang belum terbayar mencapai Rp 288 juta. Jika tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman penjara selama dua tahun.

Baca Juga :  Tim Gabungan Kembali Gagalkan Penyelundupan Ton 2 Narkotika

Terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, yang menjadi hal yang memberatkan hukumannya. Perbuatan terdakwa juga merugikan negara, sehingga dia dikenakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah UU 20/2021. Selain itu, Purwati juga dikenakan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Pasal 5 ayat (2) UU 20/2001 dan Pasal 3 serta 4 UU 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pidana pencucian uang.

Amin Sukoco dan Kusmawati, dua ASN yang terlibat dalam kasus ini, juga dituntut atas perbuatan korupsi. Mereka didakwa melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama dengan Purwati. Atas perbuatannya, Amin Sukoco dituntut 3 tahun penjara, sedangkan Kusmawati dituntut 2 tahun penjara.

Jaksa Hartanto menjelaskan bahwa hukuman diperberat karena para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan mereka juga merugikan negara. Selain pidana penjara, kedua terdakwa juga dikenakan uang pengganti. Untuk Kusmawati, besarnya uang pengganti adalah Rp 40 juta. Sementara itu, Amin Sukoco masih memiliki kekurangan uang pengganti sebesar Rp 100 juta. Jika tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama satu tahun penjara.

Kedua terdakwa dikenai Pasal 3 juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU 20/2021, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Purwati sebagai pelaku utama dalam kasus ini dituntut 4 tahun penjara. Selain itu, ia juga dikenakan pasal tambahan terkait pencucian uang. Jaksa menyebutkan bahwa Purwati dikenakan Pasal 5 ayat (2) UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Pasal 3 dan 4 UU 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pidana pencucian uang. (***)

Baca Juga :  Jeritan Ekosistem di Balik Dinding Kawasan Veranta Cafe: Reklamasi Brutal Tanpa Izin Lingkungan