News  

Supratman: Putusan MK Tidak Berlaku Surut, Pakar Sebut Tafsir Kacau, Polisi Harus Pensiun dan Kembali ke Institusi

Jakarta — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025 yang menyatakan bahwa anggota kepolisian tidak boleh menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pernyataan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidak berlaku surut, menimbulkan berbagai interpretasi.

Ahli hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengonfirmasi bahwa putusan MK memang tidak memiliki efek surut. Namun, ia menegaskan bahwa anggota kepolisian yang saat ini menduduki jabatan sipil harus pensiun atau mundur dan kembali ke institusi Polri.

“Putusan MK itu tidak berlaku surut, tetapi amar putusan menyatakan bahwa polisi yang ditempatkan di luar tupoksinya berdasarkan UU Kepolisian tetap harus memilih pensiun atau melepas jabatan dan kembali ke kepolisian,” ujarnya.

Fickar menjelaskan bahwa setiap anggota kepolisian yang menduduki jabatan di kementerian dan lembaga seharusnya mundur atau pensiun sesuai dengan putusan MK.

Ia menegaskan bahwa putusan tersebut seharusnya juga berlaku bagi polisi yang saat ini menduduki jabatan sipil, bukan hanya untuk masa depan.

“Selama statusnya masih polisi maka harus mundur dari jabatan atau pensiun. Jadi tidak relevan itu berlaku surut atau tidak,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa putusan MK tidak berlaku surut.

Ia menekankan bahwa anggota kepolisian yang saat ini menduduki jabatan sipil tidak perlu kembali ke Korps Bhayangkara.

“Putusan MK itu wajib kita jalankan, tetapi itu tidak berlaku surut. Artinya bagi semua pejabat Polri yang sudah terlanjur menjabat, tidak wajib untuk mengundurkan diri untuk saat ini,” ujarnya.

Namun, ia tidak mempermasalahkan jika Polri menarik anggotanya yang saat ini menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga. “Kecuali atas dasar kesadaran Polri untuk menarik anggotanya dari kementerian,” tambahnya.

Baca Juga :  Indonesia Siap Ekspor 1,5 Juta Ton Pupuk ke Timur Tengah

Supratman mengonfirmasi bahwa putusan MK nomor 114/PUU-XXIII/2025 bersifat final dan mengikat.

Ia menekankan bahwa putusan tersebut berlaku bagi anggota polisi yang akan menduduki jabatan sipil ke depan.

“Tidak berlaku dalam pengertian, bagi mereka yang akan diusulkan menduduki jabatan berikutnya, ke jabatan sipil,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Jakarta, Kamis (13/11/2025). Salah satu poin pentingnya adalah pembatalan ketentuan pengecualian yang sebelumnya memungkinkan polisi aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri.

Dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri disebutkan bahwa anggota kepolisian dapat menempati jabatan di luar Polri setelah mengundurkan diri atau pensiun. Namun, pada bagian penjelasan pasal tersebut terdapat frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”, yang selama ini dijadikan dasar untuk menempatkan anggota Polri aktif pada jabatan sipil.

MK kemudian menyatakan frasa itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. (***)