Kendari — Polemik sengketa lahan segi tiga Tapak Kuda Kendari terus berlanjut. Setelah Pengadilan Negeri (PN) Kendari mengeluarkan keputusan inkrah yang dimenangkan oleh Koperasi Perikanan dan Perempangan Saonanto (Kopperson), namun dengan status non eksekutabel, kini pihak Kopperson melalui tim kuasa hukumnya mengambil langkah hukum lebih lanjut. Mereka secara resmi menempuh upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA), yang diajukan pada Jumat (21/11/2025).
Langkah hukum ini dilakukan karena pihak Kopperson merasa bahwa penetapan non eksekutabel atas putusan inkrah oleh PN Kendari dinilai tidak tepat. Menurut mereka, objek dari putusan tersebut masih jelas dan dapat dieksekusi.
Ketua Tim Kuasa Hukum Kopperson Kendari, Abdul Rahman, menyampaikan bahwa dengan pengajuan kasasi ini, status penetapan ketua pengadilan terkait non eksekutabel akan kembali menjadi mentah atau status quo. Ia menjelaskan bahwa pada hari ini, Jumat tanggal 21 November 2025, Kopperson telah melakukan upaya hukum kasasi terhadap penetapan non eksekutabel yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2025.
Lebih lanjut, Abdul Rahman menjelaskan mekanisme selanjutnya. Permohonan kasasi ini akan diberitahukan kepada para termohon kasasi dalam waktu 14 hari. Setelah proses pemberitahuan selesai, berkas perkara akan dikirim ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta untuk diuji dan diputus.
Pihak Kopperson berharap MA dapat menilai secara obyektif dan menyatakan bahwa penetapan non eksekutabel sebelumnya adalah cacat hukum.
“Ya, kita berdoa mudah-mudahan ini kita bisa menang. Dan bisa dinyatakan bahwa penetapan non eksekusi ini cacat hukum,” harapnya.
Abdul Rahman juga menegaskan bahwa pihaknya telah siap dengan segala kemungkinan. Jika upaya kasasi ini belum membuahkan hasil yang diharapkan, Kopperson telah menyiapkan strategi baru.
“Apabila ini (dianggap) berkekuatan hukum, berarti ini masih berlanjut. Tapi apabila ini cacat hukum, maka kita akan memulai lagi dengan bentuk kita yang baru, model kita yang baru untuk mengajukan permohonan eksekusi kembali,” jelasnya.
Sementara itu, Kuasa Khusus Kopperson, Fianus Arung, memperkuat pernyataan kuasa hukum.
Ia menekankan bahwa terhitung mulai hari ini, penetapan non eksekutabel tersebut dianggap tidak berlaku lagi atau “nol”. Oleh karena itu, pihak lawan tidak bisa lagi berpegang pada penetapan tersebut.
Sebagai langkah tindak lanjut dalam waktu dekat, Kopperson melalui kuasa hukumnya akan segera mengajukan permohonan eksekusi yang baru.
“Jadi selanjutnya kami dalam waktu dekat ini, oleh kuasa hukum akan mengajukan permohonan eksekusi yang baru terkait tiga objek putusan,” ungkap Fianus Arung.
Tiga objek tersebut berkaitan dengan pihak-pihak yang sudah dinyatakan kalah, termasuk pihak ketiga yang sempat melakukan perlawanan (verzet) pada tahun 2017 dan 2018.
“Mereka tidak bisa berpegang lagi terhadap penetapan non eksekutabel karena kita sudah nyatakan kasasi. Kita akan ajukan permohonan eksekusi terhadap tiga objek putusan yang telah kalah,” pungkasnya. (***)


