News  

Luar Biasa! BGN Alokasikan Rp268 Triliun untuk MBG Mulai 2026, Tambah Dana Cadangan Rp67 Triliun

Jakarta — Di balik angka triliunan rupiah yang sering muncul dalam berbagai konferensi pers, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terus mengulang keyakinannya bahwa setiap anak Indonesia harus mendapatkan asupan gizi yang layak. Keyakinan ini kembali ditegaskan dalam konferensi pers virtual bersama Bappenas, Rabu (19/11/2025), ketika ia mengungkap rencana belanja fantastis BGN untuk tahun 2026: Rp 1,2 triliun setiap hari.

Dadan memulai presentasinya dengan menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya sekadar proyek penyaluran anggaran, tetapi juga intervensi langsung yang menyentuh dapur-dapur daerah, sekolah, hingga meja makan anak-anak yang selama ini rentan kekurangan gizi.

Melalui program ini, kata Dadan, BGN memiliki komitmen baru dalam peta pembangunan nasional: menjadikan pemenuhan gizi sebagai pintu masuk pengentasan kemiskinan.

Pada tahun 2026, BGN akan mengelola pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun serta dana cadangan sebesar Rp 67 triliun, sehingga total dana yang dikelola mencapai Rp 335 triliun.

Dadan menjelaskan bahwa seluruh dana tersebut akan langsung dialirkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit operasional MBG di tiap daerah yang berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi.

“Uang yang diamanahkan ke BGN digelontorkan langsung ke garis depan,” ujarnya.

Mekanisme ini dirancang agar belanja negara tidak berhenti di tataran administrasi, tetapi langsung membiayai pembelian bahan pangan, tenaga kerja lokal, hingga distribusi makanan yang siap dikonsumsi oleh anak-anak penerima manfaat.

Perbedaan geografis dan harga komoditas di tiap wilayah membuat pembiayaan MBG tidak seragam. Di Pulau Jawa, satu SPPG akan mengelola sekitar Rp 900 juta per bulan, sementara di Papua kebutuhan anggarannya melonjak hingga Rp 4 miliar per bulan.

Baca Juga :  PAD Barito Utara Melonjak 400% Tahun 2025, Ini Penjelasan Bupati

Dadan menegaskan bahwa angka-angka tersebut mencerminkan tantangan logistik di daerah kepulauan dan pedalaman. Namun menurutnya, pemberian gizi tidak boleh terhambat jarak maupun biaya.

“Kami harus memastikan akses gizi tetap merata, di mana pun anak Indonesia berada,” katanya.

Untuk tahun berjalan 2025, BGN memperkirakan kebutuhan anggaran meningkat dari pagu awal Rp 71 triliun menjadi Rp 99 triliun. Hingga November ini, BGN telah menyalurkan sekitar Rp 46 triliun untuk operasional MBG di seluruh Indonesia.

Dadan menyebut realisasi belanja itu bukan hanya untuk penyediaan makanan, tetapi juga untuk memutar roda ekonomi lokal.

Belanja MBG, kata dia, menyerap produk petani, UMKM pangan, hingga jasa transportasi di tingkat desa.

“Dana yang kami gelontorkan memberikan pendapatan kepada masyarakat, sehingga kemiskinan semakin lama semakin hilang,” ujarnya.

Menurut Dadan, mandat besar ini datang langsung dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rachmat Pambudy yang menugaskan BGN untuk memastikan MBG menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan. Pola pikirnya jelas: gizi yang baik menghasilkan generasi sehat dan produktif, sedangkan perputaran ekonomi dari belanja pangan menekan angka kemiskinan secara struktural.

“Ini adalah tugas Badan Gizi Nasional menyelesaikan apa yang diamanahkan,” tegas Dadan.

Dengan skala anggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan model penyaluran yang langsung menyentuh masyarakat, tahun 2026 menjadi tonggak penting bagi BGN.

Jika seluruh rencana berjalan mulus, program Makan Bergizi Gratis bukan hanya menyediakan menu sehat harian bagi anak Indonesia, tetapi juga dapat menjadi pilar baru pembangunan sosial dan ekonomi nasional. (***)