Subang — Di tengah perkembangan pesat sektor industri di Kabupaten Subang, pekerja perempuan menghadapi risiko yang cukup tinggi terhadap kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Untuk menangani masalah ini, pemerintah setempat melalui Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) memberikan solusi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para pekerja perempuan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Subang, Asep Nuroni, menegaskan bahwa setiap perusahaan di wilayahnya harus membangun RP3 sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.
Menurutnya, perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dan kemanusiaan para karyawan.
“Perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga kemanusiaan,” ujar Asep saat menyampaikan pernyataannya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), secara nasional terdapat 1.124 perempuan yang menjadi korban kekerasan di tempat kerja antara tahun 2021 hingga 2024. Meskipun data khusus untuk wilayah Subang belum tersedia, Asep mengakui bahwa risiko tersebut cukup besar karena banyaknya pabrik garmen yang mempekerjakan banyak pekerja perempuan.
Keberadaan RP3 diharapkan dapat menjadi mekanisme perlindungan yang efektif bagi pekerja perempuan di lingkungan kerja mereka.
Dalam kunjungan kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi ke salah satu perusahaan di Subang yang telah memiliki RP3, Asep menyambut baik pendampingan dan perlindungan yang diberikan melalui RP3.
Arifah Fauzi mengungkapkan bahwa pekerja perempuan berisiko menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, dan diskriminasi di lingkungan kerja.
Ia menyatakan bahwa data Simfoni PPA kemungkinan hanya mencerminkan sebagian kecil dari kasus yang terjadi di lapangan.
“Banyak korban memilih bungkam karena takut kehilangan pekerjaan, merasa malu, atau tidak mengetahui jalur pelaporan yang dapat mereka akses,” ujarnya dalam keterangan resminya.
Untuk menjawab tantangan ini, RP3 diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) PPPA Nomor 1 Tahun 2023. Permen ini merupakan perubahan atas Permen PPPA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan RP3 di Tempat Kerja sebagai pedoman bagi perusahaan dalam membangun mekanisme perlindungan bagi pekerja perempuan.
Beberapa aspek yang diatur dalam Permen ini meliputi layanan pencegahan, penanganan pengaduan, tindak lanjut kasus, serta pendampingan bagi para korban. RP3 juga berfungsi sebagai penghubung menuju layanan yang sudah tersedia seperti UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), Layanan Sapa (Sahabat Perempuan dan Anak) 129, dan berbagai penyedia layanan lain.
Sigit Wibisono, vice president di perusahaan yang dikunjungi oleh Menteri PPPA, menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif RP3. Menurutnya, RP3 sangat penting dan dibutuhkan di tengah maraknya kasus pelecehan seksual di perusahaan sektor manufaktur.
“Beberapa pekerja kami mendapatkan penguatan melalui RP3, apalagi di tengah maraknya isu pelecehan seksual di industri manufaktur. Dengan edukasi ini, berguna memperkuat rasa saling menghormati dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,” kata Sigit. (***)


