Jambi — Pemerintah Kota (Pemko) Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat terdampak penetapan zona merah oleh PT Pertamina di beberapa wilayah kota. Komitmen ini diwujudkan melalui rapat pembahasan klaim aset barang milik negara (BMN) yang dikelola oleh PT Pertamina EP, bersama warga terdampak. Rapat tersebut digelar pada Senin (24/11/2025) malam di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi.
Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dan Sekda Kota Jambi Drs. H. A. Ridwan, M.Si. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala BPN Kota Jambi Ridho Gunarsa Ali, Kepala KPKNL Jambi Kiki Nurman, perwakilan Kabinda Jambi, serta jajaran Pemkot terkait.
Dalam rapat tersebut, Pemkot Jambi memaparkan indikasi jumlah sertipikat masyarakat yang diklaim oleh Pertamina berada di atas BMN, yaitu sekitar 5.506 bidang lahan.
Lahan-lahan tersebut tersebar di beberapa wilayah, antara lain:
- Simpang III Sipin: ±74 bidang
- Mayang Mangurai: ±64 bidang
- Kenali Asam: ±1.843 bidang
- Kenali Asam Bawah: ±1.314 bidang
- Kenali Asam Atas: ±645 bidang
- Paal Lima: ±918 bidang
- Suka Karya: ±648 bidang
Dalam pernyataannya, Maulana menegaskan bahwa Pemkot Jambi tidak akan melepas persoalan ini.
Ia menyatakan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini berada di tingkat pusat, tetapi masyarakat telah membentuk paguyuban dan menyusun surat perjuangan.
“Kami sebagai pemerintah daerah tentu akan memperjuangkan hak-hak masyarakat kami,” ujarnya.
Ia juga meminta warga untuk tetap berada pada jalur normatif dan menghindari tindakan yang dapat memicu instabilitas.
“Kami tidak ingin terjadi konflik yang mengganggu stabilitas daerah,” tegasnya.
Maulana juga menegaskan bahwa Pemkot Jambi bersama Forkopimda akan mengawal proses ini hingga tuntas.
Maulana turut menyoroti ketidakhadiran pihak Pertamina dalam rapat tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya sudah mengundang, namun mereka memiliki agenda lain. Namun, ia menegaskan bahwa Pemkot akan tetap berjuang.
“Keputusan akhirnya berada di Menteri Keuangan, dan ini menyangkut hak warga negara yang harus diperjuangkan,” katanya.
Suprayitno, warga Kenali Asam yang telah menempati lahannya selama 75 tahun, menyampaikan apresiasinya atas sikap Pemkot Jambi.
“Alhamdulillah Pak Wali Kota tanggap. Selama ini aman, tiba-tiba ditetapkan zona merah,” ungkapnya.
Sementara itu, warga lainnya, Samsul Bahri, menegaskan bahwa Pertamina tidak memiliki dasar untuk mengklaim tanah warga.
“Kami membayar PBB. Mereka seenaknya mengklaim. Kami akan berjuang mempertahankan hak kami,” katanya.
Sebelumnya, Pemkot Jambi telah melakukan koordinasi ke tingkat provinsi, Komisi II DPR RI, hingga audiensi ke Kementerian ATR/BPN. Dirjen PTPP memberikan masukan bahwa persoalan ini harus diselesaikan bersama Pertamina atau BUMN terkait, dan tidak dapat dilakukan pengambilalihan secara sepihak ketika sudah ada masyarakat yang menempati lahan tersebut.
Penyelesaian sengketa juga dapat merujuk pada Perpres 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, yang mengatur mekanisme penyelesaian dampak sosial akibat proyek negara. (***)


