Religi  

Gus Yahya Diminta Mengikuti Jalur Majelis Tahkim, Konflik PBNU Memasuki Babak Baru

Jakarta — Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Sarmidi Husna, menyarankan agar KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menggunakan jalur majelis tahkim untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan statusnya sebagai Ketua Umum PBNU. Hal ini dilakukan setelah konflik internal PBNU memanas sejak akhir November 2025 ketika Syuriyah PBNU meminta dan kemudian mencopot Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Situasi ini berkembang menjadi kegaduhan internal yang kemudian menjadi perhatian publik.

Konflik bermula dari risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 yang ditandatangani Rais Aam KH Miftachul Akhyar.

Risalah tersebut meminta Gus Yahya mundur dalam tiga hari karena dugaan pelanggaran aturan organisasi. Pada 26 November 2025, Syuriyah secara resmi memecatnya melalui surat edaran, melarang penggunaan fasilitas dan atribut jabatan Ketua Umum, serta menegaskan pemecatan efektif pada tanggal tersebut.

Gus Yahya menolak mundur dan menganggap surat tersebut tidak sah karena pemecatan hanya bisa dilakukan di Muktamar 2026.

Ia mengusulkan agar penyelesaian masalah dilakukan melalui mediasi di Pesantren Lirboyo. Terkait tuduhan Syuriyah bahwa ia mencemarkan nama baik organisasi melalui undangan peneliti yang dianggap pro-Zionis, Gus Yahya membantah dengan menyebut adanya sabotase sistem digital dalam internal organisasi.

Di sisi lain, Syuriyah dalam argumentasinya juga menyebut dugaan pelanggaran aturan organisasi yang berkaitan dengan Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 Pasal 8 serta penyimpangan tata kelola keuangan PBNU.

Sarmidi mengungkapkan pandangannya dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis 27 November 2025. Ia menegaskan bahwa bila Gus Yahya keberatan dengan langkah yang diambil Syuriyah, terdapat prosedur resmi untuk mengajukan keberatan.

“Kalau Gus Yahya keberatan, silakan menempuh keberatan melalui majelis tahkim. Jalurnya ada, prosedurnya jelas,” katanya menyatakan dalam forum tersebut.

Baca Juga :  Renungan Harian Katolik: Hati Bukan Pasar, Tapi Rumah Tuhan

Sarmidi menyebut majelis tahkim sebagai mekanisme penyelesaian internal yang telah diatur secara hukum melalui Peraturan Perkumpulan NU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal.

Dalam keterangannya, Sarmidi juga mengajak publik untuk menilai persoalan ini secara tenang serta tidak terpengaruh pada kabar yang tidak pasti.

“Jangan terlalu mempercayai kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini masalah internal. Ada substansi yang saat ini sedang dijalankan Syuriyah. Nanti akan ada permusyawaratan-permusyawaratan yang akan memperjelas,” tutur Sarmidi Husna.

Menanggapi dinamika ini, sebelumnya Gus Yahya meminta agar persoalan tersebut diselesaikan dalam kerangka kelembagaan NU.

Ia menyerukan penyelesaian dengan mempertahankan kehormatan organisasi.

“Mari kita selesaikan dengan lebih terhormat. Apapun masalahnya, kalau masih ada yang tidak terselesaikan, mari kita selesaikan melalui muktamar, sehingga keutuhan organisasi terjaga, integritas organisasi tidak ternodai,” katanya pada 26 November 2025.

Gus Yahya mengakui bahwa dalam masa kepemimpinannya tentu terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam mengambil keputusan. Ia menyampaikan hal ini secara terbuka kepada seluruh struktur organisasi PBNU.

“Tentu dalam memimpin saya tidak lepas dari kesalahan, untuk itu saya mengimbau kepada seluruh jajaran PBNU, termasuk memohon kepada Rais Aam untuk memikirkan dengan lebih dalam soal ini. Mari kita jaga keutuhan NU ini, kita jaga integritas organisasi. Saya tahu bahwa sebagai ketua umum, jelas saya juga melakukan kesalahan-kesalahan karena tidak ada orang yang sempurna,” ujar Yahya Cholil Staquf. (***)