Batam  

Pahlawan Devisa Dihajar: Kekerasan PMI Perempuan Gawat Darurat

Keterangan : Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan. (Foto : Yadi, 28 November 2025)

Batam – Kekerasan yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan masih menjadi persoalan struktural yang mendesak untuk dituntaskan. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat lonjakan kasus yang mengkhawatirkan.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, usai kegiatan Kampane 24 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, bertempat di Sekolah Yos Sudarso, Batam, Jumat (28/11/2025) mengatakan, kekerasan ini terjadi di hampir setiap tahapan migrasi, mulai dari proses perekrutan, penempatan, hingga saat kepulangan ke tanah air.

Lanjut katanya, bentuk  kekerasan yang dialami perempuan sangat beragam dan brutal, mencakup eksploitasi, pelecehan seksual, hingga perkosaan yang dilakukan oleh calo, majikan, atau sesama pekerja. Kerentanan perempuan pekerja migran menjadi tinggi karena minimnya posisi tawar, membuat mereka mudah terjebak dalam praktik non-prosedural dan eksploitatif.

“Dampak dari kekerasan ini sangat serius, tidak hanya menyebabkan cedera fisik, tetapi juga trauma jangka panjang. Data menunjukkan dampak kesehatan korban mencakup kehamilan yang tidak diinginkan, HIV, disabilitas, hingga depresi dan trauma psikologis yang parah,” ungkap Veronica.

Pemerintah terus berupaya memperkuat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Namun, revisi UU PPMI didorong agar dapat memberikan perlindungan yang lebih substantif dan berperspektif gender, mengingat pengalaman PMI perempuan yang berbeda dari laki-laki.

“Peran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) juga sangat krusial. P3MI diwajibkan untuk menjamin perlindungan PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja. Sinergi antara berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), terus ditingkatkan untuk memastikan layanan dan pengawasan yang optimal di lapangan,” tegasnya.

Baca Juga :  Sinergi Polri dan Bulog, Polsek Lubuk Baja Gelar Pasar Murah Sediakan Beras SPHP Terjangkau untuk Warga

Komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sangat dibutuhkan untuk menutup celah kerentanan struktural ini, demi menjaga martabat dan keselamatan PMI perempuan yang kerap disebut sebagai “Pahlawan Devisa” negara.

Keterangan : Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantai (KKPPMP) Romo Paschal. (Foto : Yadi, 28 November 2025)

Senada dengan, Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantai (KKPPMP) Romo Paschal,  menyampaikan upaya perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak, serta korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dinilai masih menghadapi tantangan besar. Data menunjukkan bahwa jumlah korban di Indonesia mencapai ratusan ribu setiap tahunnya, dan isu ini seringkali diibaratkan sebagai “fenomena gunung es,” di mana banyak kasus tersembunyi dan tidak terungkap ke permukaan.

Ia menyoroti bahwa salah satu hambatan utama adalah kurangnya informasi yang memadai bagi para korban. Korban sering kali terbatas dalam mendapatkan informasi.

“Upaya untuk mengatasi keterbatasan informasi korban dengan membuat pusat informasi berbasis data. Selain itu, juga membangun jaringan kerja sama dengan komunitas dan kementerian terkait (seperti Kementerian Tenaga Kerja). Program ini bertujuan untuk melatih dan memberdayakan korban yang tidak ingin kembali ke tempat asal, agar mereka dapat mandiri dan terhindar dari jerat TPPO kembali,” tegas Romo Paschal.

Menurutnya, kekerasan dan TPPO perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Terdapat seruan untuk mengadakan kampanye dan penyadaran secara masif agar setiap individu memahami bahwa kekerasan bukanlah hal yang bisa ditoleransi.

“Saya yakin banyak teman-teman yang sudah menunjukkan keberpihakan kepada korban, tapi bagi yang lain mungkin perlu kita berikan penyadaran,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya semua pihak, termasuk kepolisian, pengadilan, dan media, untuk menghormati korban dan tidak menyudutkan mereka.

Baca Juga :  Respons Cepat Layanan 110, Polsek Lubuk Baja Sigap Tangani Kasus Penganiayaan di Windsor Square

Ia juga menambahkan bahwa kampanye yang kuat diperlukan agar masyarakat berani menyampaikan jika mengetahui atau mengalami kasus kekerasan atau TPPO, demi memutus rantai kejadian berulang.

Sementara itu, dalam sambutannya, Waka Polda Kepri, Brigjen Anom Wibowo mengingatkan bahwa kekerasan adalah tantangan serius yang memerlukan penanganan terarah dan berkesinambungan.

​“Tidak ada institusi yang mampu bekerja sendirian. Mengembalikan ruang aman adalah tugas bersama,” tegas Anom.

​Ia menambahkan, Polri dan Polda Kepri berkomitmen meningkatkan kesiapan personel, mempercepat pelayanan korban, dan memperkuat koordinasi lintas lembaga demi memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak.