News  

Gayus Lumbuun Ungkap Solusi Kasus Ijazah Jokowi yang Menjerat Roy Suryo

Jakarta — Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun, menyatakan bahwa mediasi merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan perkara mengenai ijazah Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, penyelesaian melalui mediasi lebih efektif dibandingkan pengadilan, baik dalam kasus pidana maupun tata usaha negara.

Gayus menjelaskan bahwa pengadilan dianggap sebagai upaya terakhir setelah semua metode lain gagal. Dalam konteks hukum, konsep ultimum remedium mengacu pada langkah terakhir yang dilakukan jika semua upaya sebelumnya tidak berhasil.

“Mediasi bisa menjadi solusi win-win, tetapi jika tidak terjadi, masalah berpotensi terpolarisasi dan melibatkan banyak pihak,” ujarnya.

Menurut Gayus, ketika masing-masing pihak merasa memiliki kebenaran sendiri, situasi ini dapat menyebabkan instabilitas yang merugikan negara. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak sedang membela siapa pun, tetapi hanya ingin memastikan bahwa perkara tersebut tidak terus-menerus memicu perpecahan.

Ia juga menekankan bahwa polemik yang terjadi di tengah masyarakat harus segera diakhiri.

“Rakyat Indonesia diharapkan tidak terpancing dan memperkeruh suasana,” katanya.

Gayus menyebutkan bahwa apabila Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma terbukti bersalah, mereka akan mendapat sanksi hukum. Demikian pula dengan ijazah Jokowi, jika nantinya terbukti palsu, juga akan mendapat konsekuensi sesuai aturan hukum.

Saat ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyatakan bahwa Jokowi benar-benar kuliah di sana dan lulus sebagai Sarjana Kehutanan. Ijazahnya juga sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Namun, saat mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, atau presiden, ijazah menjadi salah satu persyaratan penting. Menurut Gayus, surat keterangan lulus saja tidak cukup.

Lebih lanjut, Gayus menjelaskan bahwa kepastian hukum bukan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan vonis. Secara teori, ada tiga hal yang menjadi dasar dari vonis hakim, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Baca Juga :  Harga plastik melonjak, usaha kecil di Mahakam Ulu terpuruk

“Antara keadilan dan kepastian hukum memiliki muara yang berbeda. Dalam konteks pemalsuan ijazah, kepastian hukum menuntut adanya sanksi, tetapi aspek keadilan bisa berbeda,” ujarnya.

Gayus mencontohkan konsep misbruik van omstandigheiden, yang sering terjadi dalam situasi tertentu. Misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta ijazah sebagai syarat pencalonan, namun universitas hanya bisa memberikan surat keterangan lulus karena ijazah sudah dikeluarkan sebelumnya. Akibatnya, terjadi penyalahgunaan situasi, yang akhirnya memicu pembuatan ijazah palsu.

Konsep ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1321. Dengan demikian, Gayus menilai bahwa dalam kasus ini, lebih tepat menggunakan konsep misbruik van omstandigheiden daripada Pasal 44-48 KUHP sebagai alasan pembenar, karena lebih berfokus pada situasi daripada perbuatan.

Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, Gayus menjelaskan bahwa orang yang membuat pernyataan harus membuktikan ucapannya sendiri. Oleh karena itu, tidak selalu diperlukan lembaga pemerintah seperti Kejaksaan Agung untuk melakukan hal tersebut.

“Selain itu, orang tersebut juga harus merasakan kerugian yang nyata dan langsung akibat dari pernyataannya,” tambahnya.

Dengan demikian, Gayus berpendirian bahwa mediasi harus diutamakan dalam menyelesaikan kasus ini. Karena perkara ini hanya berkaitan dengan kebenaran, yang awalnya berasal dari pernyataan seseorang. (***)