DPR RI  

Kayu di Bencana Sumatra Diperhatikan Senayan

Foto Ilustrasi

Jakarta — Gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di wilayah Sumatra kini menjadi perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kayu-kayu tersebut diduga berkaitan dengan praktik penebangan liar yang semakin marak. DPR akan memanggil Menteri Kehutanan terkait hal ini pada Kamis (4/12/2025) mendatang.

Banyak warganet mengaitkan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir dengan aktivitas pembalakan ilegal yang memperparah bencana alam seperti banjir dan longsor. Video tentang gelondongan kayu yang viral di media sosial menunjukkan jumlah besar kayu yang berserakan di daerah-daerah seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga.

Tidak hanya di Sumatera Utara, gelondongan kayu juga ditemukan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatra Barat. Hingga saat ini belum diketahui asal usul kayu-kayu tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut) menduga bahwa kayu-kayu itu berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) yang berada di area penggunaan lain (APL).

“Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi Kehutanan, dalam hal ini adalah SIPPUH,” ujar Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho.

Dugaan Legislator atas Pembalakan Ilegal

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menyatakan bahwa gelondongan kayu tersebut kemungkinan berasal dari pembalakan liar. Ia menilai pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan di utara Pulau Sumatra masih rendah.

“Pertama, saya menyampaikan dukacita mendalam atas korban jiwa dan kerugian besar yang dialami masyarakat akibat banjir bandang di berbagai wilayah Sumatra. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi sinyal keras bahwa kerusakan hutan kita sudah pada tingkat yang sangat serius,” kata Johan kepada wartawan.

Baca Juga :  Sidak ke Puskesmas Botania I, Komisi IV DPRD Pantau Kualitas Pelayanan dan Ketersediaan Fasilitas

Politikus PKS ini menilai banjir bandang yang terjadi di utara Pulau Sumatra merupakan konsekuensi dari degradasi ekosistem hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Ia menilai tumpukan kayu itu dari aktivitas penebangan pohon yang tidak bertanggung jawab.

“Tumpukan dan potongan kayu besar yang terbawa arus banjir menjadi indikasi kuat adanya pembalakan liar, praktik perambahan, serta lemahnya pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan. Polanya selalu sama: ketika hulu rusak, hilir pasti menanggung bencana,” katanya.

Rekomendasi DPR untuk Menhut

Johan Rosihan pun menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Salah satunya, Menhut harus melakukan audit menyeluruh izin dari pemanfaatan Kawasan hutan.

“Satu, melakukan audit menyeluruh atas izin dan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di daerah terdampak. Dua, menindak tegas praktik pembalakan liar dan aktor-aktor yang bermain di balik mafia kayu,” kata Johan.

“Ketiga, melaksanakan restorasi hutan dan rehabilitasi DAS secara terstruktur, berbasis peta fungsi kawasan. Keempat, memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini bencana terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi,” tambahnya.

Ia mendorong reformasi tata kelola hutan imbas banjir bandang di utara Sumatra. Johan menilai perlu ada revisi UU Kehutanan di DPR RI.

“Banjir bandang ini mempertegas perlunya reformasi tata kelola hutan, termasuk melalui pembahasan Revisi UU Kehutanan yang sedang kami dorong di Komisi IV agar perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama negara,” ujarnya.

Komisi IV DPR akan Panggil Kemenhut

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat dengan Kementerian Hutan (Kemenhut) RI membahas banjir hingga longsor yang terjadi di utara Pulau Sumatra. Komisi IV DPR disebut juga akan mendalami temuan gelondongan kayu di Sumatra Utara hingga Sumatera Barat yang terbawa arus banjir.

Baca Juga :  Tanpa Tambahan APBN, Komisi VI DPR RI Apresiasi Kinerja Positif BP Batam

“Iya, Komisi IV akan rapat dengan Kemenhut perihal tersebut pada hari Kamis, 4 Desember,” kata Alex ketika dimintai konfirmasi.

Alex menjelaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan mendalami lima hal kepada Kemenhut. Salah satunya terkait peta aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor.

“Satu, peta daerah aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor. Dua, data tutupan lahan di setiap DAS (Daerah Aliran Sungai),” ujar Alex.

Legislator PDIP ini menyebutkan Komisi IV DPR juga akan meminta data kerusakan hutan dan lahan pada daerah aliran sungai. Pihaknya pun bakal mendalami soal rencana reboisasi dan penghijauan yang dilakukan Kemenhut.

“Ketiga, data kerusakan hutan dan lahan tiap DAS. Keempat, program rencana reboisasi dan penghijauan tiap DAS. Kelima, berapa dana yang tersedia untuk rehabilitasi DAS,” katanya. (***)