Karanganyar — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Karanganyar menyampaikan keberatannya terhadap permintaan buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 sebesar 6 hingga 11 persen. Mereka menilai bahwa kenaikan tersebut tidak realistis dan bisa memberatkan pengusaha. APINDO berharap agar penentuan UMK dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang ada serta kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi.
Di sisi lain, Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (DPC FSP KEP) Kabupaten Karanganyar menilai alasan yang disampaikan oleh APINDO sebagai hal klise. Ketua DPC FSP KEP Kabupaten Karanganyar, Danang Sugiyatno, mengatakan bahwa perusahaan masih memiliki opsi untuk menunda kenaikan UMK setelah ditetapkan melalui proses audit. Ia menegaskan bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh APINDO harus direalisasikan dengan adanya audit.
Danang juga menyampaikan bahwa UMK 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 2,4 juta belum sepenuhnya dipatuhi oleh para buruh. Bahkan, beberapa di antaranya menerima upah jauh di bawah UMK, hingga hanya Rp 1.000 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah upah minimum masih menjadi isu yang serius dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari pihak-pihak terkait.
Pengusaha Menilai Permintaan Buruh Terlalu Tinggi
Permintaan kenaikan UMK 2026 sebesar 7–8 persen oleh buruh dinilai terlalu tinggi oleh APINDO Karanganyar. Ketua APINDO Karanganyar, Edy Darmawan, menyampaikan bahwa kenaikan tersebut dapat memberatkan pengusaha. Ia menekankan bahwa dalam menetapkan UMK, harus memperhatikan kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi dan menjaga stabilitas pekerjaan.
Edy juga menyebut bahwa kenaikan hingga 8 persen bisa menghambat program Bupati Karanganyar, Rober Christanto, yang bertujuan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ia berharap agar kenaikan UMK yang realistis dan proporsional dapat segera diwujudkan agar program tersebut bisa berjalan dengan baik.
Masih Tunggu Regulasi Pemerintah Pusat
Hingga akhir tahun 2025, UMK Karanganyar 2026 belum juga disahkan. Penundaan ini disebabkan oleh masalah regulasi yang belum sepenuhnya selesai. Plt Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disdagperinaker) Kabupaten Karanganyar, Heru Joko Sulistyono, menjelaskan bahwa penetapan UMK 2026 masih menunggu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 dan petunjuk teknis dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI).
Heru menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan batas waktu untuk merumuskan UMK Karanganyar 2026 pada 30 November 2025. Namun, hingga saat ini, regulasi tersebut belum turun.
Masih Menunggu Petunjuk Teknis
Meski demikian, Heru mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Penentuan UMK biasanya dilakukan pada bulan November, namun adanya penyesuaian regulasi membuat proses ini tertunda. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan dewan pengupahan untuk persiapan UMK dan penyamaan persepsi.
Heru menegaskan bahwa semua daerah mengalami kondisi yang sama, yaitu saling menunggu regulasi yang sudah ditetapkan. Ia juga menyampaikan bahwa serikat pekerja di Kabupaten Karanganyar sepakat untuk menunggu regulasi yang ada dan menaati peraturan yang berlaku. (***)


