Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan rapat koordinasi di Kantor Mendagri, Jakarta, yang membahas berbagai isu terkait kesiapan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 serta antisipasi bencana hidrometeorologi. Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah penanganan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi setelah curah hujan ekstrem di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, Senin (1/12/2025).
Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya Jati, menekankan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap risiko dan mitigasi bencana di wilayah masing-masing.
Ia menyatakan bahwa sering kali para pemimpin daerah menyalahkan curah hujan tinggi sebagai penyebab bencana, padahal ada faktor lain seperti pengelolaan tata ruang yang juga memengaruhi.
Raditya Jati menyoroti kebutuhan pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menghadapi ancaman bencana. Menurutnya, daerah tidak boleh hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Contohnya, penetapan status kedaruratan dan kaji cepat kebencanaan harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Yang paling penting adalah kepala daerah paham, jadi jangan menunggu kejadian bencana baru meminta bantuan dari pusat,” ujar Raditya Jati.
Ia juga menekankan bahwa informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus direspons dengan cepat agar bisa menjadi langkah nyata dalam kesiapsiagaan.
Masalah pengelolaan tata ruang di daerah menjadi salah satu topik yang dibahas. Raditya Jati mencontohkan wilayah Jabodetabekpunjur, di mana banyak warga mendirikan rumah di area sempadan sungai. Hal ini meningkatkan risiko banjir dan bencana lainnya.
“Kami punya datanya, kami ada datanya via satelit,” kata Raditya Jati.
Ia menambahkan bahwa kejadian banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh juga disebabkan karena kurangnya persiapan dari pemerintah daerah.
“Ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan sesuatu yang bisa dikatakan mungkin tidak siap karena masyarakatnya juga tidak terinfokan secara langsung,” lanjutnya.
Dalam rapat yang sama, Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa pihaknya telah memberi peringatan dini tentang cuaca ekstrem di tiga provinsi tersebut.
Menurutnya, siklon tropis Senyar yang menyebabkan curah hujan tinggi sudah diprediksi sejak 8 hari sebelumnya.
“Jadi di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu Kepala Balai 1, Balai Besar BMKG Wilayah 1 itu sudah mengeluarkan warning delapan hari sebelumnya, diulang lagi empat hari sebelumnya, kemudian dua hari sebelumnya,” ucap Fathani.
Ia menegaskan bahwa untuk daerah Aceh dan Sumatera Barat, BMKG telah menerbitkan press release untuk potensi bencana siklon atau cuaca ekstrem. Untuk Sumatera Utara, press release-nya telah diterbitkan 8 hari sebelum bencana terjadi.
Belajar dari kejadian bencana sebelumnya, Fathani meminta para kepala daerah untuk merespons dan mengantisipasi datangnya hal tak diinginkan. Ia menyarankan kepada kepala daerah untuk mencermati informasi-informasi yang diberikan melalui pos atau koordinator tiap provinsi.
“Ada lima balai besar yang kami miliki, itu memiliki wewenang untuk memberikan warning langsung ke provinsinya,” imbuhnya.
Menurut Fathani, pemerintah daerah dapat mengundang koordinator dari lima balai besar tersebut untuk berdiskusi dan merancang persiapan-persiapan menghadapi ancaman berikutnya. (***)


