KPK  

KPK Temukan Jejak Baru, Bupati Pati Sudewo Terlibat Skandal DJKA?

Pati — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam proses ini, pihak KPK kini menyoroti kemungkinan adanya keterlibatan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, dalam dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa hingga saat ini, lembaganya belum mengambil kesimpulan final terkait peran Sudewo dalam kasus tersebut. Namun, penyidik sedang melakukan penelusuran secara menyeluruh terkait keterlibatan pihak tersebut.

“Kami sedang mengumpulkan setiap informasi yang berkaitan dengan keterlibatan masing-masing pihak,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/12/2025) malam.

Asep menambahkan bahwa KPK telah menemukan adanya aktor politik lain yang diduga terlibat dalam sejumlah proyek di bawah DJKA. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengumumkan hasil penanganan kasus tersebut setelah bukti-bukti yang cukup kuat terkumpul.

KPK juga menyoroti potensi keterlibatan pihak legislatif dan eksekutif dalam pengaturan proyek. Pendalaman ini dilakukan seiring semakin luasnya lingkup kasus DJKA setelah serangkaian penetapan tersangka dalam dua tahun terakhir.

Kasus yang kini membesar ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah. Setelah restrukturisasi internal, balai tersebut kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Pasca OTT, KPK menetapkan 10 tersangka awal. Namun jumlah tersebut terus bertambah seiring pengembangan perkara. Hingga 12 Agustus 2025, KPK telah menetapkan dan menahan 17 tersangka, termasuk dua korporasi yang diduga terlibat dalam pengaturan proyek kasus DJKA.

Beberapa nama penting yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain:

  • Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto
  • Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat
  • Direktur Utama PT KA Properti Manajemen, Yoseph Ibrahim
  • VP PT KAPM, Parjono
  • Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub, Harno Trimadi
Baca Juga :  Yaqut Tahanan Rumah: Mahfud MD Tepis KPK, Pertanyakan Aturan

Selain itu, beberapa pejabat teknis seperti Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan, dan sejumlah pejabat perkeretaapian di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, serta proyek nasional lainnya turut diamankan.

PPK untuk proyek Pembangunan Jalur Ganda Cirebon–Kroya, Yofi Okatrisza, serta tiga Ketua Pokja Kemenhub—Hardho, Edi Purnomo, dan Budi Prasetyo—juga masuk dalam jajaran tersangka. Ketua Pokja proyek Jalur Ganda Solo Balapan–Kadipiro, Risna Sutriyanto, melengkapi daftar panjang tersebut.

Dalam penyidikan, KPK menemukan pola pengaturan pemenang tender di berbagai proyek strategis DJKA, termasuk:

  • Jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso
  • Proyek jalur kereta Makassar, Sulawesi Selatan
  • Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi Lampegan, Cianjur
  • Perbaikan perlintasan sebidang di Jawa–Sumatera

Skema dugaan korupsi dilakukan dengan cara merekayasa dokumen, mengatur pemenang, dan mengondisikan pelaksanaan proyek sejak tahap administrasi.

Hingga kini, status Bupati Pati Sudewo masih dalam tahap pendalaman. Penyidik belum menyampaikan apakah Sudewo akan dipanggil atau ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat.

KPK menegaskan bahwa perkembangan terbaru terkait kasus korupsi DJKA akan diumumkan setelah bukti-bukti yang mengaitkan pihak terkait dinyatakan cukup kuat. (***)