Mengapa Mendagri Tito Waspada Terapkan Bencana Nasional pada Banjir Sumatera: Dampak pada Wisata

Keterangan : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Foto : Istiewah)

Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan terkait wacana penetapan darurat bencana nasional di beberapa wilayah Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.

Ia menilai bahwa keputusan tersebut perlu dipertimbangkan secara hati-hati mengingat potensi dampaknya terhadap persepsi internasional dan sektor ekonomi Indonesia.

Menurut Tito, penggunaan istilah “bencana nasional” bisa menimbulkan salah tafsir dari negara-negara lain. Hal ini karena mereka cenderung memahami istilah tersebut sebagai kondisi darurat yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, negara-negara tersebut mungkin akan mengeluarkan travel warning atau bahkan travel banned, yang berdampak langsung pada sektor pariwisata dan ekonomi nasional.

“Jika kita menyatakan bencana nasional, negara lain bisa mengira seluruh Indonesia terdampak. Akibatnya mereka mengeluarkan travel warning, bahkan travel banned,” ujar Tito saat menghadiri acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025) malam.

Tito menegaskan bahwa banyak destinasi wisata utama Indonesia tidak terdampak banjir maupun tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera. Ia menyebut sejumlah daerah tujuan wisata internasional tetap aman dikunjungi.

“Bali tidak terdampak, Labuan Bajo tidak terdampak, Borobudur juga tidak terdampak. Daerah industri di Kalimantan dan Sulawesi juga aman,” ucap Tito.

Ia menjelaskan bahwa negara lain kerap tidak memahami besarnya wilayah Indonesia. Karena itu, istilah “bencana nasional” akan dipandang secara luas hingga diasumsikan terjadi dari Sabang sampai Merauke.

“Bencana nasional bisa diasumsikan dari Sabang sampai Merauke. Wisatawan akhirnya batal ke Bali atau Labuan Bajo. Ini merugikan kita,” tegasnya.

Meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, Tito memastikan bahwa penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut sudah dilakukan semaksimal mungkin. Menurutnya, penanganannya telah sesuai standar skala nasional.

Baca Juga :  Ganas! Kinerja Bea Cukai Batam Meroket, 136 Ton Barang Ilegal Jadi Abu

“Walau belum ditetapkan sebagai bencana nasional, perlakuannya sudah sama seperti penanganan nasional,” ujar Tito.

Data Korban Jiwa dan Kerusakan

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal akibat bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera bertambah menjadi 604 orang. Data tersebut berasal dari Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) per Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB.

Rinciannya, Sumatera Utara mencatat korban terbanyak dengan 283 jiwa, disusul Sumatera Barat 165 jiwa, dan Aceh 156 jiwa. Data lainnya meliputi:

  • Aceh: 156 meninggal, 181 hilang, 1.800 luka.
  • Sumatera Barat: 165 meninggal, 114 hilang, 112 luka.
  • Sumatera Utara: 283 meninggal, 169 hilang, 613 luka.

Pusdatin BNPB juga mencatat sedikitnya:

  • 3.500 rumah rusak berat
  • 4.100 rumah rusak sedang
  • 20.500 rumah rusak ringan
  • 271 jembatan rusak
  • 282 fasilitas pendidikan terdampak

Data tersebut terus diperbarui secara berkala karena proses evakuasi dan pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah. (***)