Jakarta — Sejumlah pelaku industri baja konstruksi di Indonesia mengeluhkan maraknya impor baja siap pakai dari Tiongkok dan Vietnam. Mereka menyebut bahwa produk impor tersebut mudah masuk ke pasar dalam negeri, sehingga menekan industri lokal hingga banyak produsen kehilangan pasar dan tenaga kerja.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa laporan internal Bea Cukai selalu menunjukkan kondisi yang baik. Namun, hal ini bertolak belakang dengan keluhan yang disampaikan oleh pelaku industri.
Menurutnya, ada ketidaksesuaian antara laporan resmi dan realitas di lapangan.
Ia pun meminta laporan rinci terkait isu impor ilegal serta berjanji untuk menelusuri masalah tersebut dan mencari solusi guna melindungi industri baja nasional.
Dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia, para pengusaha baja lokal menyampaikan keluhan mereka. Mereka mengeluhkan bahwa produk baja impor mudah masuk ke Indonesia, sehingga mengganggu iklim usaha di dalam negeri.
Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC), Budi Harta Winata, menyoroti derasnya masuknya produk baja konstruksi siap pasang dari Tiongkok dan Vietnam. Ia menyebut bahwa dulu industri ini dilindungi, namun kini impor baja konstruksi jadi sudah masuk hingga satu juta ton tahun ini.
“Perusahaan saya butuh sekitar 20 ribu ton untuk menghidupi seribu karyawan,” ujarnya.
Budi juga menyampaikan bahwa banjir produk baja jadi impor telah mempersempit ruang pasar bagi produsen nasional, mulai dari pabrik skala besar, bengkel konstruksi baja, hingga tenaga kerja pengelasan. Banyak pembangunan gudang, pabrik, dan pusat perbelanjaan kini beralih menggunakan produk impor, menggantikan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan industri dalam negeri.
“Dulu kami menghidupi seribu karyawan, sekarang tinggal 70 orang,” tambah Budi Harta Winata.
Menurut Budi, kebijakan bea masuk nol persen untuk baja konstruksi dari Tiongkok dan Vietnam membuat posisi produsen lokal semakin terhimpit. Ia menilai tidak ada “level playing field” karena kebijakan fiskal tersebut tidak dibarengi dengan insentif serupa bagi pelaku industri baja dalam negeri.
Purbaya menegaskan akan mendalami seluruh persoalan yang disampaikan pelaku industri. Ia berjanji mencari berbagai solusi untuk melindungi sektor baja nasional yang selama ini menjadi industri strategis bagi pembangunan.
“Ibu bukan ahli baja. Saya ingin mengerti, baja itu ada apa saja. Nanti laporkan ke saya masalahnya seperti apa? Karena kalau saya tanya ke anak buah saya, bagus terus,” ujarnya.
Menkeu Purbaya meminta Budi bersama asosiasinya dalam waktu dekat menghadap untuk melaporkan secara detail impor baja ilegal yang mudah masuk ke dalam daerah pabean. Sebab menurut dia, bila menanyakan ke anak buahnya di Bea Cukai, justru diinformasikan tak ada masalah.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) jika masih terus terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai DJBC di lapangan. Sebanyak 16.000 pegawai DJBC terancam dirumahkan jika pembekuan itu benar-benar dilakukan.
“Kalau memang nggak bisa perform ya kita bekukan. Dan betul-betul beku, artinya 16.000 pegawai bea cukai kita rumahkan,” katanya.
Pembekuan total dianggap sebagai langkah terakhir oleh Menkeu Purbaya. Menurutnya, DJBC harus diberi kesempatan memperbaiki diri sebelum pemerintah mengambil keputusan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa ia telah meminta waktu kepada Presiden untuk melakukan pembenahan internal terlebih dahulu.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mempertimbangkan dengan baik terkait rencana pembekuan DJBC Kemenkeu.
“Jadi kalau menterinya mengambil keputusan itu tolong dipertimbangkan dengan baik untung dan ruginya,” ujarnya.
Menurutnya, DJBC perlu diberikan kesempatan untuk membenahi kinerjanya yang selama ini dipandang negatif oleh masyarakat karena perbuatan oknum-oknum di lapangan. Kendati demikian, Mukhamad Misbakhun menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada Menteri Keuangan lantaran DJBC berada di bawah wewenang Menteri Keuangan. (***)


