News  

Banjir Sumatera: Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Berhenti Salahkan Dirinya Sendiri

Banjir Bandang di Sumatera dan Kritik terhadap Pernyataan Cak Imin

Banjir bandang yang menerjang wilayah Sumatera telah menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak, termasuk para tokoh politik dan anggota DPR. Salah satu pernyataan yang menarik perhatian adalah ajakan dari Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kepada dua menteri, yaitu Bahlil Lahadalia dan Raja Juli Antoni, untuk melakukan tobat nasuha setelah bencana tersebut. Namun, pernyataan ini mendapat kritik dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto.

Panggah menyampaikan bahwa pernyataan Cak Imin tidak tepat dalam situasi krisis seperti ini. Menurutnya, komentar tersebut justru berpotensi memicu kesan saling menyalahkan antar kementerian, alih-alih mencari solusi bersama bagi masyarakat yang terdampak.

Peran Pemerintah dalam Menghadapi Bencana

Dalam situasi bencana, masyarakat membutuhkan kehadiran negara yang nyata. Ini meliputi langkah penanganan darurat yang cepat serta strategi pencegahan jangka panjang. Panggah menekankan pentingnya kerja sama antar lembaga dan instansi, bukan melempar tanggung jawab satu sama lain.

“Ya, prinsipnya sangat tidak tepat mengeluarkan pernyataan seperti itu dalam kondisi bencana seperti ini, apalagi itu keluar dari seorang Muhaimin Iskandar yang juga berada di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko PM,” ujar Panggah.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada upaya-upaya preventif, seperti pembenahan sistem pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Hal ini penting untuk mengurangi risiko bencana di masa depan.

Kerusakan Lingkungan sebagai Penyebab Utama

Salah satu faktor utama penyebab bencana banjir adalah kerusakan lingkungan. Panggah menyebutkan bahwa banyak kawasan hutan di Indonesia yang telah mengalami penggundulan. Akibatnya, hutan tidak lagi mampu menyerap curah hujan ekstrem.

“Bencana banjir ini salah satunya akibat penggundulan hutan, tutupan, selain karena curah hujan yang ekstrem, misalnya hutan di Jawa seluas kurang lebih 2,4 juta hektare, di mana saat ini separuh dari luasan itu sudah menjadi lahan terbuka,” jelasnya.

Baca Juga :  5 mobil bekas terbaik yang layak dibeli akhir 2025 dengan harga Rp 30-70 juta

Ia menjelaskan bahwa masalah ini merupakan hasil dari permasalahan yang tidak kunjung diselesaikan secara komprehensif dan menyeluruh. Oleh karena itu, Panggah berharap bencana ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan introspeksi dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Momentum untuk Evaluasi Kebijakan

Panggah berharap agar bencana ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat. Ia menekankan perlunya kebijakan tata kelola lingkungan dan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.

“Harus dijadikan momentum kita semua untuk introspeksi dan evaluasi secara menyeluruh kebijakan pembangunan yang memiliki orientasi keberlanjutan, yang ramah lingkungan untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan,” imbuhnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya koordinasi antar kementerian dalam menghadapi bencana. Tidak hanya respons darurat, tetapi juga perencanaan jangka panjang yang matang.

Pernyataan Cak Imin dan Konsep Taubatan Nasuha

Sebelumnya, Cak Imin sempat menyampaikan bahwa ia telah mengirim surat kepada Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, dan Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan lingkungan. Dalam pernyataannya, ia juga menyebut konsep taubatan nasuha, yang merujuk pada tobat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan.

“Pesan reflektif mengenai dampak kelalaian manusia terhadap lingkungan,” katanya. “Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri.”

Meski demikian, pernyataan ini mendapat kritik dari beberapa pihak, termasuk Panggah Susanto, yang menilai bahwa pernyataan tersebut tidak tepat dalam konteks bencana. (***)

Editor: R Nasution