Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghubungi langsung Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang sedang menjalani ibadah umrah di tengah bencana banjir yang melanda wilayahnya. Kejadian ini menimbulkan perhatian publik dan kritik terhadap tindakan Bupati yang dianggap tidak sesuai dengan situasi darurat.
Bupati Mirwan MS mengakui bahwa ia pergi umrah tanpa izin dari Mendagri maupun Gubernur Aceh.
Ia menyatakan bahwa kepergiannya tersebut dilakukan setelah memastikan kondisi wilayahnya stabil. Mirwan juga mengklaim bahwa sebelum berangkat, ia telah turun langsung ke lapangan untuk meninjau korban banjir dan memastikan penanganan berjalan optimal.
Namun, ia mengaku baru mengetahui adanya penolakan dari Gubernur Aceh terkait pemberian izin perjalanan luar negeri setelah tiba di Makkah. Hal ini disebabkan oleh gangguan listrik dan jaringan telekomunikasi di Aceh Selatan akibat bencana banjir.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengakui bahwa ia tidak menandatangani surat izin perjalanan luar negeri bagi Mirwan. Ia juga menyatakan bahwa ia sudah melarang Bupati untuk pergi umrah di tengah bencana banjir. Namun, Mirwan tetap melanjutkan rencananya meskipun larangan tersebut.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) ke Aceh untuk melakukan pemeriksaan terkait kepergian Bupati. Pemeriksaan akan dilakukan setelah Mirwan pulang ke Indonesia untuk memastikan seluruh prosedur dan ketentuan hukum dipatuhi.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, juga menyatakan bahwa Mirwan memang berangkat ibadah umrah tanpa izin dari Mendagri. Ia menegaskan bahwa tim pemeriksa akan segera diberangkatkan ke Aceh untuk mengevaluasi situasi lebih lanjut.
Plt Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudra Putra, membantah narasi bahwa Bupati meninggalkan warganya di tengah bencana banjir.
Menurut Diva, Mirwan telah beberapa kali mengunjungi lokasi terdampak banjir sebelum berangkat umrah. Ia juga menyatakan bahwa Bupati turut serta dalam penyaluran bantuan logistik ke pengungsian.
Diva menambahkan bahwa Mirwan telah memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk bekerja cepat menangani banjir. Ia menegaskan bahwa tidak benar jika Bupati meninggalkan masyarakat dalam kondisi tidak tertangani.
Keputusan Mirwan berangkat umrah menuai kritik keras dari publik karena dilakukan di tengah bencana banjir yang melanda wilayahnya. Terlebih, Mirwan berangkat umrah setelah menandatangani surat ketidaksanggupan menangani bencana banjir di wilayahnya tanpa bantuan pemerintah provinsi maupun pusat.
Surat tersebut ditandatangani pada Kamis (27/11/2025), dan Mirwan berangkat umrah bersama keluarga pada Selasa (2/12/2025). Meski demikian, ia mengklaim bahwa tujuan utamanya adalah menunaikan nazar pribadi setelah situasi di Aceh Selatan terkendali. (***)


