Jakarta — Kekerasan ekonomi tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami perempuan di berbagai sektor pekerjaan. Mulai dari kesenjangan gaji hingga hak-hak yang diabaikan, realitas ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi banyak perempuan di Indonesia.
Seorang perempuan bernama Anggun (bukan nama sebenarnya), 35 tahun, mengungkap pengalamannya sebagai karyawan tetap di sebuah perusahaan swasta di Jakarta.
Ia mengatakan bahwa ia pernah diberi kesempatan untuk naik jabatan, tetapi kesempatan itu ditutup karena alasan gender.
“Aku tidak bisa naik jabatan karena katanya perempuan itu sakit-sakitan, sering minta cuti haid, dan berpotensi hamil,” ujar Anggun.
Anggun menghadapi tantangan ini selama empat tahun bekerja di perusahaan tersebut. Pada saat ada kesempatan promosi, atasan menolaknya karena merasa ia tidak cukup kuat.
“Yang dipromosikan akhirnya rekan kerja laki-laki yang dianggap lebih kuat,” tambahnya.
Pengalaman ini membuat Anggun merasa kecewa dan patah hati.
Selain kesulitan dalam promosi, Anggun juga mengalami kesulitan finansial. Selama empat tahun bekerja, ia hanya naik gaji satu kali. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ia harus bekerja sampingan.
“Kalau naik jabatan, setidaknya bisa membantu meringankan dari sisi finansial,” kata Anggun.
Diskriminasi dalam Hak Cuti
Masih ada banyak perempuan lain yang mengalami diskriminasi dalam hak cuti. Salah satunya adalah Saras (bukan nama sebenarnya), 29 tahun, yang bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan kreatif. Ia tidak pernah menggunakan jatah cuti tahunan untuk berlibur, karena jatah cuti itu selalu digunakan untuk izin cuti saat haid setiap bulan.
Atasan Saras tidak pernah mengizinkannya mengambil cuti haid meskipun ia mengalami rasa nyeri hebat.
“Katanya, ‘Lebay deh, kita juga perempuan, tapi enggak segitunya kalau lagi haid. Minum air hangat sana’,” ucap Saras menirukan perkataan atasan dan teman-teman kerjanya.
Ia merasa sedih mendengar ucapan itu dari sesama perempuan.
Saras juga mengeluh bahwa perusahaan tidak memiliki regulasi cuti haid. Meski ia sudah menyatakan kondisinya sejak awal, atasan tetap tidak merasa perlu membuat aturan tentang cuti haid.
“Cuti haid itu hak dasar, tapi tidak diakui. Saya malah terpaksa ambil cuti tahunan atau cuti sakit,” ujar Saras.
Masalah dalam Proses Rekrutmen
Selain masalah cuti, ada juga kasus diskriminasi dalam proses rekrutmen.
Selira Dian, Ketua Divisi Gender Serikat Sindikasi, mengalami hal ini saat melamar pekerjaan di sebuah perusahaan media massa nasional pada 2020. Ia diminta memberikan surat keterangan bahwa dirinya belum menikah dan tidak akan menikah dalam waktu 5-6 tahun ke depan.
“Perusahaan meminta begitu tanpa janji apakah dia akan membantu membiayai biaya hidup bila ditempatkan di luar kota. Ini cara mereka menghindari biaya ‘tambahan’ orang berkeluarga,” kata Dian.
Beberapa bulan setelah pengalaman itu, Dian bersama rekan-rekannya di Sindikasi membuat laporan Asesmen Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial terhadap Sindikasi. Lewat laporan itu, mereka melakukan introspeksi apakah budaya kerja dalam organisasi sudah cukup inklusif terhadap gender minoritas seperti perempuan dan kelompok LGBT.
Harapan mereka adalah agar setiap anggota mampu menjadi agen yang bisa memupuk kesadaran untuk mengakhiri ketimpangan-ketimpangan dalam dunia kerja yang juga bisa berdampak ke kekerasan ekonomi terhadap perempuan.
Kekerasan Ekonomi di Rumah
Menurut laporan Komnas Perempuan, kekerasan ekonomi tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga di rumah. Pada awal 2025, Komnas Perempuan mempublikasikan catatan akhir tahun (Catahu) yang menyebut bahwa setidaknya ada 4.565 kasus kekerasan ekonomi terhadap perempuan.
Salah satu contoh kasus yang banyak terjadi adalah mantan suami tidak memberikan hak nafkah bagi anak maupun mantan istri pascaperceraian. Komnas Perempuan mengkategorikan tindakan tersebut sebagai bentuk penelantaran.
Untuk menghentikan kekerasan ekonomi terhadap perempuan, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah pemerintah dengan meratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) C190 tentang kekerasan.
“Supaya ada pemahaman menyeluruh dari setiap elemen masyarakat. Kalau saat ini, upaya meningkatkan kesadaran tentang kekerasan ekonomi masih sporadis di kalangan kelompok tertentu,” tutur Dian.
Konvensi ILO C190 mencakup perlindungan bagi pekerja dalam berbagai situasi, termasuk ketika berada di jalan menuju dan dari tempat kerja, serta ketika berada di tempat yang diakomodasi oleh perusahaan. Komnas Perempuan mencatat bahwa konvensi tersebut tidak hanya mengatur pekerja di sektor formal dan pemerintahan, tetapi juga di sektor informal. (***)


