DPRD Batam Desak BTN: Tuntaskan Sertifikat Rumah Pondok Pratiwi

Keterangan : Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang tegang namun krusial, Jumat (12/12/2025). Foto : Putra

Batam —Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang tegang namun krusial, Jumat (12/12/2025) untuk mencari solusi atas persoalan legalitas kepemilikan rumah dan fasilitas umum (fasum)/fasilitas sosial (fasos) di Perumahan Pondok Pratiwi, Kelurahan Sungai Harapan, Sekupang.

Dipimpin oleh Sekretaris Komisi I, Anwar Anas, rapat tersebut menjadi wadah keluhan bagi warga yang bertahun-tahun menanti kejelasan status rumah mereka. Ironisnya, permasalahan ini semakin pelik karena pengembang, PT Pratiwi Andalas, disebut-sebut sudah tidak aktif dan sulit dilacak.

RDPU yang dihadiri perwakilan Satpol PP, Dinas Perkim, Camat Sekupang, Lurah, tokoh RW/RT, hingga pimpinan Bank Tabungan Negara (BTN) ini mengungkap fakta mencengangkan:

  • Sejumlah warga telah melunasi pembayaran penuh kepada pengembang, namun sertifikat kepemilikan tak kunjung terbit.

  • Warga lain yang mencicil melalui BTN juga menghadapi masalah serupa: sertifikat hak milik belum diterbitkan meskipun kewajiban pembayaran telah dipenuhi.

Menanggapi situasi ini, Sekretaris Komisi I, Anwar Anas, bersikap tegas. Ia mendesak pihak BTN agar segera menyelesaikan proses penerbitan sertifikat bagi warga yang telah menunaikan kewajiban pembayaran mereka.

“Komisi I akan mengawal proses ini sampai ada kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Warga sudah memenuhi kewajiban, hak mereka harus segera dipenuhi,” tegas Anwar Anas.

Senada dengan itu, Anggota Komisi I, Mustafa, meminta BTN untuk bersikap transparan terkait kendala teknis yang menghambat penerbitan sertifikat. “Keterbukaan ini penting agar kami bisa mengadvokasi persoalan ini secara tepat ke dinas dan instansi terkait,” ujarnya.

Selain sertifikat, Komisi I juga menyoroti masalah belum dihibahkannya lahan fasum dan fasos oleh pengembang yang sudah “menghilang.”

Untuk masalah ini, Komisi I memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Panitia Khusus (Pansus) Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) DPRD Batam. Langkah ini diambil karena kasus pengembang mangkrak dan meninggalkan masalah fasum/fasos dinilai cukup banyak terjadi di Batam.

“Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di satu perumahan. Karena Pansus PSU sedang berjalan, Komisi I akan memberikan rekomendasi terkait solusi apa yang dapat diambil pemerintah apabila pengembang sudah tidak aktif,” jelas Mustafa.

Komisi I berharap RDPU dan rekomendasi kepada Pansus PSU ini dapat menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi komprehensif demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh warga perumahan di Batam.

Baca Juga :  Amsakar Sampaikan KUA PPAS 2027 Target Pendapatan Batam 4 Triliun