Jakarta — Dalam rangka memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi para pengusaha. Salah satu perwakilan dari Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Djoko Kurnijanto, menjelaskan bahwa UMKM masih kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan, terutama untuk usaha berukuran mikro, kecil, ultra mikro, dan super mikro.
Salah satu penyebab utamanya adalah sistem pemberian kredit yang masih bergantung pada kolateral atau aset. Dalam prakteknya, ketika seseorang mengajukan kredit ke bank, langkah pertama yang dilakukan adalah menanyakan jenis aset yang dimiliki sebagai jaminan. Hal ini membuat sebagian besar proses pemberian dana terhambat karena banyak UMKM tidak memiliki aset yang dapat digunakan sebagai agunan.
Selain itu, Djoko juga menyebutkan bahwa sebagian besar UMKM, seperti petani dan peternak, tidak memiliki aset yang cukup untuk menjadi jaminan. Meskipun pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 300 triliun, bank-bank belum sepenuhnya siap menyalurkan dana tersebut karena minimnya data kelayakan debitur.
Masalah kedua yang muncul adalah adanya UMKM yang tidak memiliki riwayat kredit. Tanpa data historis kredit, bank kesulitan mengevaluasi kemampuan seseorang dalam membayar kembali pinjaman. Hal ini membatasi akses mereka terhadap pembiayaan, meskipun mereka memiliki potensi bisnis yang baik.
Untuk mengatasi masalah ini, OJK meluncurkan model bisnis bernama Pemeringkatan Kredit Alternatif (PKA). PKA adalah metode penilaian kredit yang menggunakan data alternatif selain riwayat kredit atau aset. Contohnya, data dari e-commerce, penggunaan telepon, pembayaran utilitas, dan kemampuan membayar pajak bisa digunakan sebagai indikator kelayakan kredit.
“Jadi, ketika seseorang tidak memiliki riwayat kredit atau aset, tetapi memiliki data lain seperti penggunaan layanan digital, pembayaran pajak, atau aktivitas bisnis online, informasi tersebut bisa digunakan untuk menilai profil kreditnya,” jelas Djoko.
PKA dinilai mampu meningkatkan kualitas kredit karena memberikan informasi tambahan kepada bank. Dengan menggabungkan data tradisional dan data alternatif, bank dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan objektif dalam pemberian kredit. Hal ini akan meningkatkan performa kredit secara keseluruhan, termasuk dalam hal risiko dan keuntungan.
Di sisi lain, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa pengajuan KUR hingga Rp 100 juta tidak boleh disertai permintaan agunan tambahan. Kebijakan ini sudah final dan harus diikuti oleh semua bank penyalur KUR.
Meski demikian, Maman mengakui masih ada kasus di lapangan di mana petugas bank meminta jaminan tambahan kepada debitur kecil. Ia meminta pelaku usaha untuk segera melapor jika menghadapi praktik semacam ini.
“Laporkan secara resmi, kami pasti tindaklanjuti,” ujar Maman.
Bank yang melanggar aturan ini akan mendapatkan sanksi. Pemerintah akan menghentikan pembayaran subsidi KUR kepada bank yang terbukti melanggar aturan tersebut.
Untuk memperkuat pengawasan, Kementerian UMKM sedang menyiapkan sistem pelaporan terintegrasi bernama Sapa UMKM. Platform ini akan mengumpulkan seluruh pengaduan terkait KUR dari pelaku usaha di berbagai daerah, terutama wilayah yang selama ini kesulitan mengakses mekanisme pengaduan, seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra. (***)


