Pembangunan KDKMP jadi strategi kuat tingkatkan ekonomi desa

Foto Ilustrasi

Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu instrumen strategis penggerak ekonomi rakyat. Percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung KDKMP disebut menjadi langkah fundamental untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pernyataan ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Edi Mardianto, saat menghadiri kegiatan supervisi dan monitoring evaluasi Satgas Pendataan Lahan KDKMP Wilayah Sumatra yang berlangsung di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Selasa (9/12/2025).

Dalam paparannya, Edi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Satgas kecamatan, Koramil, dan Babinsa untuk memastikan penyediaan lahan sesuai kriteria teknis. Lahan yang disiapkan Pemda harus memiliki luas minimal 1.000 meter persegi dengan dukungan akses jalan, listrik, air, dan internet.

Menurut Edi, tanpa koordinasi yang solid, percepatan pembangunan tidak akan berjalan optimal. Karena itu, seluruh unsur daerah diminta bergerak cepat dan saling menguatkan.

“Penyelesaian sengketa lahan dan percepatan perizinan harus difasilitasi agar pembangunan tidak terhambat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan Pemda untuk memastikan proses perizinan berjalan tanpa hambatan serta menyelesaikan potensi sengketa lahan pada tahap awal agar pembangunan gerai tidak tertunda.

Edi menjelaskan bahwa pembangunan gerai dan pergudangan KDKMP bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan menjadi fondasi penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan masyarakat. Karena itu, Satgas dari tingkat provinsi hingga kecamatan didorong mempercepat pendataan dan pelaporan lahan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Tak hanya itu, Pemda diminta memaksimalkan potensi aset desa, termasuk memanfaatkan hibah tanah dari masyarakat sebagai sumber lahan potensial. Verifikasi lahan juga melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai mitra teknis.

Baca Juga :  Buka Puasa di HARRIS Batam: Ada Kambing Guling dan Promo Melimpah

“Saya minta Pemprov Riau mendorong desa mengoptimalkan aset desa, termasuk hibah tanah dari masyarakat, guna mendukung percepatan pembangunan gerai,” ujarnya.

Edi menegaskan, percepatan pembangunan KDKMP merupakan bagian dari strategi besar pemberdayaan ekonomi desa yang harus dijalankan melalui kolaborasi lintas lembaga.

“Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Dengan kolaborasi lintas lembaga, kita wujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi melaporkan perkembangan program KDKMP di wilayahnya. Dari total 1.896 desa/kelurahan, 99 persen telah berbadan hukum.

“Adapun yang sudah memiliki akun Simkopdes mencapai 98 persen, sementara jumlah lahan yang siap dimanfaatkan untuk KDKMP tercatat 1.231 lokasi,” ungkapnya.

Syahrial menambahkan bahwa 283 desa (13 persen) telah memiliki gerai aktif berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), sementara proses pembangunan gerai telah mencapai 26 persen.

“Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program nasional Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

Langkah Strategis dalam Pengembangan KDKMP

Beberapa langkah strategis telah diambil untuk mempercepat pembangunan KDKMP. Berikut beberapa poin utama:

  • Kolaborasi Lintas Stakeholder: Keterlibatan pemerintah daerah, Satgas kecamatan, Koramil, dan Babinsa sangat penting dalam memastikan penyediaan lahan yang sesuai dengan kriteria teknis.
  • Pemenuhan Persyaratan Lahan: Setiap lahan yang disiapkan harus memiliki luas minimal 1.000 meter persegi dan dilengkapi akses jalan, listrik, air, serta internet.
  • Percepatan Proses Perizinan: Penyelesaian sengketa lahan dan percepatan perizinan harus difasilitasi agar pembangunan tidak terhambat.
  • Pemanfaatan Aset Desa: Pemda diminta memaksimalkan potensi aset desa, termasuk memanfaatkan hibah tanah dari masyarakat sebagai sumber lahan potensial.
  • Verifikasi Lahan: Proses verifikasi lahan melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai mitra teknis.
  • Penggunaan Sistem Informasi: Satgas dari tingkat provinsi hingga kecamatan didorong mempercepat pendataan dan pelaporan lahan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Baca Juga :  Siap Lunasi Obligasi Rp 3,1 Triliun Akhir 2026, Pefindo Tegaskan Posisi Keuangan PT SMI Sangat Kuat

Tantangan dan Harapan

Meskipun ada progres yang signifikan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah penyelesaian sengketa lahan yang bisa menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Selain itu, pemenuhan kriteria teknis untuk lahan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Tanpa lahan yang memadai, pembangunan gerai dan pergudangan KDKMP tidak akan berjalan efektif.

Harapan besar ditempatkan pada KDKMP sebagai alat pemberdayaan ekonomi desa. Dengan kolaborasi lintas lembaga, diharapkan KDKMP dapat menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat desa dan membantu meningkatkan ketahanan pangan secara berkelanjutan. (***)