Jakarat — Dua pakar kebijakan publik dan ekonom mengkritik rencana pemerintah untuk mengalihkan dana subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg ke pengembangan proyek Dimethyl Ether (DME) yang dihasilkan dari proses gasifikasi batubara. Kritik ini muncul karena kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki risiko finansial yang tinggi.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyatakan bahwa kebijakan ini sebaiknya dihindari.
Ia menegaskan bahwa subsidi LPG 3 kg ditujukan khusus untuk keluarga menengah ke bawah, sehingga pengalihan dana ini akan berdampak pada daya beli masyarakat.
“Saat ini daya beli masyarakat sedang rendah; jika berbagai subsidi dicabut, daya beli itu akan semakin terpuruk. Ini tidak adil bagi masyarakat,” ujarnya.
Samirin juga menyoroti bahwa proyek DME batubara memiliki risiko finansial yang besar. Menurutnya, proyek ini hanya layak jika didukung oleh subsidi besar dan harga batubara yang murah. Namun, harga jual DME akan jauh lebih rendah dibandingkan LPG.
“Beberapa negara menerapkan DME karena tidak punya pilihan, bukan karena alasan ekonomis. China mulai menutup beberapa fasilitas DME, Jepang pernah mencoba tetapi hanya dalam skala uji coba — tidak pernah hingga ke level komersial, karena memang tidak layak,” tambahnya.
Selain itu, Samirin menilai bahwa ide DME sebaiknya ‘dimaksukkan ke laci’ sementara waktu. Ia menyarankan agar proyek ini dipertimbangkan kembali jika ada teknologi yang lebih efisien dan kondisi fiskal Indonesia lebih stabil.
Senada dengan Samirin, Media Wahyudi Askar, ekonom dan direktur kebijakan publik di CELIOS, juga menilai pengalokasian subsidi 3 kg untuk DME sangat tidak tepat. Ia menekankan bahwa subsidi LPG 3 kg ditujukan untuk rumah tangga miskin dan berpengaruh langsung pada daya beli.
“Saya rasa tidak tepat, apalagi ini kan untuk rumah tangga miskin. Karena subsidi 3 kg ini kan untuk subsidi sosial dan pengaruhnya ke daya beli. Jadi awalnya modal untuk masyarakat menengah ke bawah malah menjadi modal untuk industri,” jelas Askar.
Askar juga menyebut bahwa DME belum menjadi bisnis yang dapat diandalkan. Dari segi resiko proyek dan pembiayaan, DME masih sangat berisiko. Selain itu, proyek ini pernah gagal menarik investor karena butuh subsidi besar.
“Jika ini dibebankan ke APBN, resiko fiskalnya akan besar sekali,” tutupnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat memberikan sinyal akan mengalihkan subsidi LPG ke DME untuk membuat harga jual pengganti gas minyak cair tersebut lebih ekonomis. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan bahwa pihaknya sedang memperhitungkan harga pokok penjualan (HPP) produk DME.
“Jadi kita lagi memperhitungkan berapa HPP untuk DME kalau memang ada subsidi itu kan juga merupakan pengalihan subsidi dari untuk LPG yang ada saat ini,” ujar Yuliot.
Sementara itu, Kementerian ESDM membeberkan bahwa konsumsi LPG 3 Kg bakal melebar ke level 8,5 juta ton, terpaut dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta ton.
Pengalihan subsidi LPG 3 kg ke proyek DME mendapat kritik keras dari para ahli ekonomi. Mereka menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki risiko finansial yang tinggi. Meskipun pemerintah berencana mengalihkan dana subsidi, kritik terhadap proyek DME tetap marak. Para ahli menyarankan agar proyek ini ditunda hingga teknologi dan kondisi fiskal lebih memungkinkan.


