Perda KLA Batam Disahkan, Perkuat Hak Anak

Keterangan : Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (15/12/2025). Foto : Putra

Batam –Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (15/12/2025).

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyoroti proses penyusunan Perda yang dinamis dan konstruktif, yang justru menghasilkan regulasi yang lebih ramping dan terfokus.

Amsakar menjelaskan bahwa selama pembahasan antara Pansus DPRD dan tim Pemko Batam, terjadi penyempurnaan materi muatan yang signifikan. Jumlah pasal Ranperda dipangkas drastis, dari 69 pasal menjadi hanya 21 pasal setelah melalui proses fasilitasi.

“Pengurangan jumlah pasal tersebut dilakukan agar peraturan daerah lebih fokus pada pengaturan kebijakan strategis. Sementara itu, ketentuan yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota (Perwako),” ungkap Amsakar.

Langkah penyederhanaan ini menunjukkan keinginan kuat Pemko Batam untuk memastikan implementasi kebijakan KLA berjalan efektif dan tidak terhambat oleh aturan yang terlalu detail di tingkat Perda.

Disahkannya Perda ini merupakan amanat langsung dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021.

Menurut Amsakar, regulasi baru ini akan menjadi “pilar utama” dalam upaya pemenuhan 24 indikator Kota Layak Anak.

Amsakar menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan DPRD, yang dipimpin oleh Ketua Muhammad Kamaluddin.

Ia menegaskan bahwa komitmen untuk menjadikan Batam kota yang aman, ramah, dan layak bagi tumbuh kembang anak akan dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Sinergi yang terbangun antara DPRD dan Pemerintah Kota Batam menjadi faktor penting sehingga pembahasan Ranperda dapat berjalan lancar hingga mencapai kesepakatan bersama,” tutup Amsakar.

Baca Juga :  Tegas! Komisi IV DPRD Batam 'Kejar Setoran' Anggaran OPD, Pastikan Pembangunan Tepat Waktu