Sapa Buruh di Hari Jadi, Amsakar Serap Aspirasi Upah

Keterangan : Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menunjukkan komitmen dialogisnya dengan langsung menemui massa buruh yang menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota, Kamis (18/12/2025). Foto : Devid

Batam — Suasana peringatan Hari Jadi Batam (HJB) ke-196 diwarnai dengan aksi demokrasi yang sejuk. Di tengah padatnya rangkaian seremoni hari jadi kota, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menunjukkan komitmen dialogisnya dengan langsung menemui massa buruh yang menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota, Kamis (18/12/2025).

Aksi yang dimotori oleh Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (FSP LEM) SPSI ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyerap langsung denyut nadi aspirasi para pekerja di Batam.

Perwakilan buruh menyampaikan beberapa isu krusial yang diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah, antara lain:

  • Upah Minimum Sektoral (UMS) 2026: Meminta kejelasan penetapan upah sektoral untuk tahun mendatang.

  • Keringanan Pajak: Mendesak penghapusan pungutan pajak pada THR, pesangon, dan JHT yang dinilai memberatkan.

  • Revisi PTKP: Mendorong perubahan UU No. 7 Tahun 2021 terkait batas Penghasilan Tidak Kena Pajak.

  • Perlindungan Kerja: Menuntut perlindungan bagi korban PHK sepihak dan penegakan aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara tegas.

Menanggapi riuhnya aspirasi tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menekankan bahwa kunci dari kesejahteraan buruh adalah komunikasi yang harmonis. Ia menyebut persoalan upah bukanlah jalan buntu, melainkan hasil dari orkestrasi kepentingan yang berbeda.

“Persoalan upah adalah persoalan perundingan. Hasilnya bisa melahirkan berbagai pilihan, dan jika tidak didasari niat yang sama, tentu sulit menemukan titik temu,” ujar Amsakar dengan nada tenang namun tegas.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Kota Batam siap menjadi jembatan antara pekerja dan pelaku usaha. Amsakar menginginkan setiap pertemuan tidak hanya menjadi ajang diskusi tanpa hasil, tetapi harus menghasilkan keputusan konkret.

Sebagai tindak lanjut, Wali Kota menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam untuk segera memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan syarat:

  1. Kehadiran Pihak Representatif: Memastikan pengusaha yang hadir memiliki wewenang pengambilan keputusan.

  2. Pendalaman Aspirasi: Menggali lebih dalam kebutuhan riil pekerja agar usulan yang dirumuskan tepat sasaran.

Pertemuan di sela-sela HJB ini juga dihadiri oleh tokoh penting lainnya, seperti Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, Kapolresta Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin, dan Sekda Kota Batam Firmansyah. Kehadiran para tokoh ini mempertegas bahwa stabilitas ekonomi dan kesejahteraan buruh adalah prioritas bersama di usia Batam yang hampir dua abad ini.

Dialog yang berlangsung secara terbuka ini menjadi bukti bahwa di bawah kepemimpinan Amsakar-Li Claudia, ruang aspirasi tetap terbuka lebar, bahkan di tengah hiruk-pikuk perayaan hari besar kota.

Baca Juga :  Gandeng BRK Syariah, Lis Darmansyah Apresiasi MAN Tanjungpinang Terapkan Digitalisasi Keuangan di Kepri