News  

Prabowo Perkuat Kepolisian, Desakan KRP Gagal, Kebijakan Polri Naik Kelas

Keterangan : Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (Foto : Istimewah)

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada jajarannya untuk menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai solusi atas isu yang muncul terkait Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.

Menurut pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB R Haidar Alwi, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat legitimasi kebijakan Polri sambil menjaga kewibawaan institusi tersebut di tengah tekanan dari berbagai pihak.

Secara ketatanegaraan, Presiden memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menegaskan Perpol melalui Peraturan Presiden (Perpres). Namun, Presiden Prabowo tidak memilih opsi tersebut. Hal ini bukan sekadar kebetulan, tetapi merupakan bentuk kesadaran konstitusional dan kehati-hatian dalam mengelola hubungan antar lembaga negara.

Dengan tidak diterbitkannya Perpres Pembatalan, Presiden memberikan sinyal tegas bahwa Perpol 10/2025 tidak dianggap sebagai produk yang tidak konstitusional seperti tuduhan yang disampaikan oleh Komite Reformasi Polri (KRP). Sebaliknya, kebijakan Polri dianggap sah, relevan, dan berada dalam koridor kewenangan institusional.

Langkah Presiden untuk menyusun PP dinilai penting karena PP memiliki hierarki hukum yang lebih kuat dibandingkan Perpol. Dengan demikian, kebijakan yang diatur dalam Perpol 10/2025 mendapatkan legitimasi yang lebih luas, bukan hanya sebagai aturan internal kepolisian, tetapi sebagai kebijakan pemerintahan yang didukung oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembenahan ini juga bertujuan untuk menjaga wibawa Polri sebagai institusi negara. Dalam sistem negara hukum, pembatalan kebijakan internal lembaga penegak hukum melalui tekanan opini publik dapat menciptakan situasi yang berbahaya.

Keputusan Presiden menempatkan desakan KRP pada posisi yang lemah. Dorongan pembatalan Perpol melalui Perpres tidak mendapat tempat dalam kebijakan Presiden. Kritik yang dibangun dengan narasi tidak konstitusional atau pembangkangan terhadap konstitusi justru berakhir pada konsolidasi kebijakan Polri di tingkat regulasi yang lebih tinggi.

Baca Juga :  City Rolling PCX 160: Sensasi Skutik Premium

Dalam konteks ini, KRP gagal mengubah arah kebijakan negara. Mereka harus menerima bahwa pendekatan konfrontatif terhadap institusi justru kontraproduktif.

Sikap Presiden Prabowo menunjukkan bahwa memperbaiki institusi negara tidak selalu harus dilakukan dengan membatalkan kebijakan yang sudah ada. Reformasi yang sehat dilaksanakan melalui penguatan tata kelola, kepastian hukum, dan konsistensi kewenangan.

Dengan memilih PP alih-alih Perpres Pembatalan, Presiden menjaga keseimbangan antara reformasi, stabilitas, dan kewibawaan alat negara.

Penyusunan PP untuk memperkuat legitimasi Perpol Nomor 10 Tahun 2025 menegaskan posisi negara yang berdiri di belakang Polri. Presiden menunjukkan bahwa kewenangan memang dapat digunakan untuk membatalkan, namun kepemimpinan negara yang matang justru terlihat dari keberanian untuk melindungi institusi, memperkuat dasar hukumnya, dan memastikan kebijakan berjalan dalam kerangka hukum yang kokoh.

Ini bukan sekadar pilihan regulasi, melainkan pernyataan politik hukum tentang bagaimana negara menjaga wibawa dan otoritas institusinya. (***)