Batam –Ketidakpastian status lahan yang selama ini menghantui warga RW 01 Griya Sagulung Permai, Kecamatan Sagulung, mulai menemui titik terang. Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lintas sektor untuk membedah benang kusut perizinan, fatwa planologi, hingga legalitas lahan di pemukiman tersebut, Selasa (13/1/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I ini dipimpin langsung oleh Muhammad Fadhli, SH, didampingi Sekretaris Komisi I, Anwar Anas, serta jajaran anggota komisi lainnya.
Pertemuan ini bukan sekadar diskusi biasa. Komisi I menghadirkan seluruh pemangku kepentingan kunci guna mendapatkan gambaran utuh, mulai dari:
-
Pihak Otoritas: Direktorat Lahan BP Batam, Dinas Pertanahan, dan BPKAD.
-
Penegak Hukum & Kewilayahan: Satpol PP, Kapolsek Sagulung, Camat, hingga Lurah Sagulung Kota.
-
Pihak Terkait: Manajemen PT Presna Cendana Prasida (pengembang) serta perwakilan tokoh masyarakat dan pengurus RT/RW setempat.
Dalam pemaparannya, Muhammad Fadhli menegaskan bahwa DPRD hadir sebagai jembatan komunikasi. Fokus utamanya adalah memastikan warga yang telah membeli dan menempati rumah memiliki kepastian hukum atas aset mereka.
“RDPU ini digelar sebagai upaya menyambung komunikasi sekaligus memediasi persoalan lahan. Kami ingin mencari solusi terbaik agar warga dapat memperoleh legalitas lahan secara jelas dan sah,” ujar Fadhli dengan tegas.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah sejauh mana tanggung jawab PT Presna Cendana Prasida selaku pengembang terhadap konsumennya. Selain itu, kebijakan BP Batam sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) juga menjadi sorotan untuk mencari celah regulasi yang bisa mempermudah masyarakat.
Fadhli menambahkan bahwa kepastian hukum adalah hak warga negara yang tidak boleh diabaikan.
“Komisi I berharap melalui RDPU ini ditemukan titik terang yang adil. Kami ingin ada kepastian hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatan lahan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Komisi I DPRD Kota Batam berkomitmen tidak akan berhenti di meja rapat saja. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga lahir keputusan final yang berpihak pada kepentingan rakyat, dengan tetap menjunjung tinggi regulasi yang berlaku di Kota Batam.
Langkah ini diharapkan dapat meredam keresahan warga Sagulung dan menjadi preseden baik dalam penyelesaian konflik lahan di kota industri ini.


