Jaga Nilai Melayu, Pemko Batam Percepat Regulasi Lembaga Adat

Keterangan : Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, Rabu (14/1/2026). Foto : Devid

Batam –Di tengah pesatnya deru mesin industri dan ambisi menjadi kota modern bertaraf internasional, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan bahwa kemajuan ekonomi tidak boleh menggerus akar budaya. Komitmen ini dipertegas dengan langkah Pemko Batam yang mendorong percepatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.

Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (14/1/2026), Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, menyampaikan bahwa regulasi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan sebuah “payung hukum” yang krusial bagi identitas daerah.

Sebagai kawasan perdagangan bebas dengan tingkat mobilitas penduduk yang sangat tinggi, Batam menjadi titik temu berbagai etnis dan budaya. Pemko Batam memandang kehadiran LAM sangat strategis sebagai penjaga etika sosial dan harmoni di tengah masyarakat yang heterogen.

“Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga identitas, merawat nilai, dan memastikan kemajuan tetap berpijak pada jati diri daerah,” tegas Firmansyah.

Melalui pandangan resmi pemerintah, terdapat beberapa urgensi mengapa Ranperda ini harus segera disahkan:

  • Kepastian Hukum: Memberikan legitimasi kuat terhadap kedudukan, kewenangan, dan struktur kelembagaan adat.

  • Mitra Strategis Pemerintah: Menempatkan lembaga adat sebagai rekan pemerintah dalam pembangunan yang berbasis kearifan lokal.

  • Pemajuan Kebudayaan: Memastikan nilai-nilai Melayu tetap relevan dan tumbuh subur di tengah modernisasi.

  • Benteng Sosial: Menjadi filter budaya bagi generasi mendatang agar tetap mengenal akar budayanya.

Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Rapat ini menjadi momentum kuatnya sinergi antara Pemko Batam dan DPRD untuk melahirkan regulasi yang sensitif terhadap nilai budaya. Pemko Batam secara resmi menyatakan bahwa Ranperda ini sangat layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

“Batam akan terus bergerak maju tanpa melupakan akar budayanya. Regulasi ini merupakan ikhtiar bersama agar kemajuan dan nilai adat berjalan seiring, saling menguatkan, dan memberi arah bagi generasi mendatang,” tutupnya.

Dengan adanya payung hukum ini kelak, Lembaga Adat Melayu diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, memastikan bahwa di balik gedung-gedung pencakar langit Batam, denyut nadi budaya Melayu tetap berdetak kencang.

Baca Juga :  DWP dan PKK Batam Ikuti Penyuluhan Pertanian Tahun 2025