Jakarta — Pemerintah berencana mengembangkan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) pada tahun ini. Seorang peneliti dari Tenggara Strategic, Intan Salsabila Firman, menegaskan bahwa proyek ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa keberadaan PSEL aman.
“Intinya adalah bahwa jika dilakukan dengan benar, PLTSa tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya, baik dari sisi gas maupun abu,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor, Rabu (21/1/2026).
Menurut analisis Tenggara Strategic, keberadaan PSEL sangat penting untuk mengurangi jumlah sampah harian di wilayah perkotaan atau kabupaten. Fasilitas tersebut direncanakan dapat mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari. Opsi ini bertujuan untuk mengurangi pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang menggunakan sistem pembuangan terbuka. Jumlah sampah yang terlalu besar juga semakin meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar, serta ancaman seperti longsoran yang terjadi di TPA Bantargebang dan TPA Leuwigajah, yang bahkan meledak pada 21 Februari 2005.
“Tepat sebulan setelahnya, kita diingatkan bahwa masalah sampah adalah masalah nyata yang membutuhkan solusi konkret dan berkelanjutan,” tutur Intan Salsabila.
Saat ini, hanya ada dua fasilitas PLTSa di Indonesia, yaitu di Benowo, Surabaya, dan Putri Cempo, Surakarta. Namun, fasilitas yang dibangun sejak era Presiden Joko Widodo belum efektif dalam mengurangi timbulan sampah maupun mencegah pencemaran lingkungan.
Dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025. Proyek PSEL akan menghasilkan listrik sebesar 20 megawatt per fasilitas dengan biaya tarif US$ 0,20 per kwh yang wajib dibeli oleh PT PLN (Persero).
“Ada beberapa rekomendasi yang kami usulkan untuk mendukung pelaksanaan PSEL,” ujar Intan.
Rekomendasi pertama adalah pemilihan teknologi yang sesuai dengan karakteristik sampah di Indonesia. Pemilihan teknologi bisa melihat pengalaman negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan PSEL, seperti Tiongkok.
Kedua, sampah di hulu perlu dipilah untuk meningkatkan efisiensi operasional PSEL. Pemilahan sampah juga tetap diperlukan untuk mencegah masalah bau selama proses pengangkutan.
Ketiga, pengawasan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Dalam Perpres ini disebutkan bahwa laporan harus disampaikan secara tahunan terkait pengolahan sampahnya.
Keempat, sosialisasi dan konsultasi publik yang perlu dilakukan. Dengan adanya teknologi dari perusahaan asing yang diklaim paling modern, perlu dijelaskan bagaimana PSEL beroperasi. Apalagi PSEL tetap melakukan proses insinerasi yang memiliki risiko emisi dan bau yang tidak sedap.
Proyek PSEL ini akan dijalankan melalui Danantara sebagai pengelola investasi. Tahap pertama pembangunan akan dilaksanakan di wilayah aglomerasi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Yogyakarta, dan Denpasar. (***)


