Demi Fasum Layak, DPRD Batam Gesit Rampungkan Ranperda PSU

Keterangan : Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus memacu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan. Memasuki hari kedua pekan ini, Rabu (28/1/2026). Foto : Putra

Batam — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus memacu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan. Memasuki hari kedua pekan ini, Rabu (28/1/2026), Pansus kembali menggelar rapat intensif di ruang komisi DPRD Kota Batam.

Rapat lanjutan ini menjadi bukti keseriusan legislatif dalam mematangkan regulasi yang akan mengatur “wajah” perumahan di Batam tersebut. Tidak tanggung-tanggung, pembahasan ini melibatkan tim ahli DPRD hingga Tim Hukum Pemerintah Kota Batam untuk memastikan setiap pasal memiliki landasan hukum yang kuat.

Wakil Ketua Pansus, Ir. Suryanto, yang memimpin langsung jalannya rapat, menyatakan bahwa pihaknya tengah bekerja secara marathon. Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa target utama Pansus bukan sekadar menyelesaikan draf, melainkan menghasilkan aturan yang aplikatif.

“Kita berupaya bagaimana Ranperda ini bisa tuntas dibahas sesuai waktu yang diberikan. Kita mencari masukan dari berbagai pihak untuk memperdalam ketentuan di dalamnya,” ujar Suryanto.

Lebih lanjut, Suryanto menekankan bahwa Pansus tidak ingin melahirkan aturan yang kaku. Ada dua aspek utama yang menjadi pertimbangan:

  1. Kebutuhan Riil Masyarakat: Memastikan warga mendapatkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang layak.

  2. Kesiapan Pemerintah: Menjamin Pemko Batam mampu mengimplementasikan aturan tersebut di lapangan tanpa kendala administratif di masa depan.

Selama ini, persoalan penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah daerah seringkali menjadi isu klasik yang merugikan warga. Melalui Ranperda ini, DPRD Batam berharap ada payung hukum yang kuat dan tegas.

Dengan adanya regulasi yang komprehensif, diharapkan pembangunan perumahan di Batam tidak hanya fokus pada unit hunian, tetapi juga pada penyediaan infrastruktur pendukung yang berkualitas dan tertata rapi.

Baca Juga :  Paripurna DPRD Batam: Wali Kota Amsakar Achmad Beberkan Alokasi Perubahan APBD 2026 Fokus pada Infrastruktur dan Kesejahteraan